BANDUNG (sigabah.com)—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyelenggarakan‎ acara bertemakan ‘Mengungkap Sejarah tahun 1965’. Namun acara tersebut dibubarkan oleh kepolisian. Setelah itu acara pagelaran seni di LBH juga digeruduk massa, karena diduga berkaitan dengan kebangkitan PKI dan komunisme.

Mayor Jenderal (Purn) TNI, Kivlan Zen mengatakan, pihaknya mengetahui acara yang diselenggarakan oleh LBH itu berkaitan dengan PKI. Pasalnya, mereka menuntut dan mencari dukungan bahwa partai komunis tersebut tidak bersalah.

“Jadi seminar itu dalam rangka untuk menyatakan diri mereka bahwa PKI tidak salah, yang salah Presiden Soeharto, tentara dan yang salah Orde Baru,” ujar Kivlan kepada JawaPos.com, Senin (18/9).

Menurut Kivlan, dua acara tersebut berdasarkan informasi yang ia dapat bahwa mereka juga ingin mencabut TAP MPRS Nomor 25/1966 tentang Pembubaran PKI.‎ Sehingga bisa hidup lagi partai yang lahir di era Orde Baru ini.

“Berarti kalau TAP MPRS dicabut, mereka mau bangkit lagi kan,” katanya.

TAP MPRS yang juga ingin dicabut, menurut Kivlan, agar PKI bisa eksis dan tumbuh lagi, sehingga mereka bisa membalas dendam, apa yang pemerintah dan militer lakukan pada tahun 1965 dan 1966. Yakni pembantaian PKI.

“Kalau PKI bangkit lagi akan terjadi perang saudara, menyerang ulama, menyerang umat Islam dan menyerang orang-orang yang tidak senang dengan PKI,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Minggu (17/9) sekitar pukul 21.00 WIB, hingga Senin (18/9) dini hari ratusan orang datang menggerudug Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta Pusat. Massa meneriakkan acara yang digelar oleh LHB perlu dibubarkan karena mengkaitkan komunis dan PKI.

gemarakyat.com | sigabah.com