BANDUNG (sigabah.com) — Bukan hanya menista agama, tim kotak-kotak telah nyata menista demokrasi dengan melakukan bagi-bagi sembako yang merupakan wujud politik uang. Ianya terlarang. Ianya memalukan.
Berharap simpati publik dengan membanjiri sembako berupa beras, gula, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, tindakan yang dilakukan di hampir sebagian besar wilayah DKI Jakarta ini benar-benar menodai demokrasi.
Makin memalukan ketika pembagian dilakukan di hari-hari tenang, ketika dua kubu sudah menyatakan calling down untuk menghadirkan suasana yang kondusif, aman, damai, nyaman, dan menyenangkan serta menghadirkan gembira.
Logika paling sederhananya, pembagian sembako oleh salah satu calon tak ubahnya modal yang diberikan di awal usaha. Dalam perjalanan, modal itu harus diupayakan kembali, jika perlu harus menuai untung.
Karenanya, siapa pun yang nyata melakukan praktek politik uang, besar kemungkinannya bahwa ia dan pasangannya kelak, ketika menjabat akan melakukan korupsi. Pasalnya, pemodal yang mendalangi pembagian sembako butuh cash back. Emang siapa yang mau memanen rugi?
Bertambah malu ketika aparat seperti tak kuasa. Apa pun dalihnya, banyak pihak keamanan yang justru menjaga prosesi pembagian sembako. Bahkan ada aparat yang terpotret menenteng plastik berwarna merah berisi sembako. Ia, dari gambar yang viral tersebut, nyata ikut menerima bagian sembako.
Ketika pihak berwenang mengingatkan pelaku pembagian sembako, kejadian miris justru dialami oleh lembaga yang diberi wewenang menganulir pihak yang melakukan kecurangan demokrasi ini. Mereka justru diancam, bahkan dipegang kerah lehernya, layaknya dicekik.
Setelah dilakukan penyelidikan, terdapat tujuh titik besar di sekitar Jakarta yang dijadikan sebagai pusat belanja dan pembagian sembako.
Titiknya semakin benderang ketika pengusaha beras menyebut dua nama dari dua partai-merah dan hijau-sebagai pihak yang memesan beras berpuluh-puluh ton untuk didistribusikan di seantero Jakarta.
Namun miris dan amat memalukan. Sebagaimana dituturkan oleh penjual beras, dua politisi yang memesan beras senilai 500an juta ini belum melakukan pembayaran.
“Pedagang beras mengatakan menerima pesanan berton-ton dari anggota Fraksi PDIP di DPR, Aria Bima. Billy merinci catatan pemesanan senilai Rp 500 juta lebih, yang menurutnya belum dibayar.” lapor Tempo, Selasa (18/4/17).
Sangat memalukan.
