BANDUNG (sigabah.com) — Dalam kunjungannya ke Uni Emirat Arab (UEA) Januari 2017 lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menemukan fakta bahwa ternyata harga energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia relatif mahal. Ia membandingkan tarif listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di UEA dengan di Indonesia.
Di UEA, PLTS bisa memproduksi listrik dengan harga hanya US$ 2,99 sen/kWh alias Rp 390/kWh. Sedangkan di Indonesia, tarif untuk listrik PLTS mencapai US$ 15 sen/kWh atau sekitar Rp 2.000/kWh.
Sebagai pembanding, biaya pokok produksi (BPP) listrik di Indonesia saat ini sekitar Rp 1.352/kWh. Sumber energi yang paling banyak digunakan untuk kelistrikan adalah batu bara. Harga listrik dari batu bara sekitar Rp 800/kWh. Artinya, biaya produksi listrik dari tenaga surya di UEA bahkan jauh lebih murah ketimbang listrik batu bara di Indonesia.
Apakah PLTS dengan listrik murah seperti di UEA bisa dibuat juga di Indonesia?
Jonan menjawab bahwa PLTS di Indonesia tak mungkin bisa semurah di UEA. PLTS di sana bisa murah karena lahan digratiskan oleh pemerintahnya. Bunga kredit di UEA juga rendah. Ini membuat investasi untuk pembangunan PLTS bisa balik modal lebih cepat.
Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan ekonomi makro, aturan fiskal, dan aturan moneter yang sangat berbeda dengan UEA. Maka sulit untuk memberikan fasilitas-fasilitas seperti di UEA.
Meski begitu, Jonan yakin listrik dari PLTS di Indonesia bisa ditekan sampai US$ 6-7 sen/kWh atau kurang lebih Rp 780-910/kWh dengan kondisi seperti ini.
“Pemerintah di sini juga enggak minta PLTS US$ 2,99 sen/kWh seperti di UEA. Kalau mau US$ 6 sen/kWh atau US$ 7 sen/kWh mungkin boleh. Tingkat suku bunga bank enggak bisa kita turunkan karena platform ekonominya beda, kebijakan makro ekenominya juga beda, kebijakan fiskal beda, moneter beda,” kata Jonan saat ditemui di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (2/3/2017).
Soal insentif untuk pembangunan PLTS, pemerintah UEA memberikan fasilitas pembebasan pajak. Jonan mengaku ini sulit juga diterapkan untuk di Indonesia. “Masak UU Perpajakan diubah demi pengusaha EBT? Kan enggak mungkin. Enggak masuk akal menurut saya,” ucapnya.
Tapi tak tertutup kemungkinan pengusaha EBT di Indonesia bisa mendapat fasilitas serupa. Jonan mau saja mencarikan lahan gratis dan sebagainya bila ada pengusaha yang berani membangun PLTS dengan tarif listrik seperti di UEA.
“Kalau ada yang berani janji dengan saya bisa US$ 2,99 sen per kWh, ya kita ngomong. Saya carikan tanahnya yang gratis, kan gitu. Tapi engga kpernah, enggak pernah ada yang ajukan ke saya,” tutupnya. (mca/ang)
detik.com | sigabah.com
