BANDUNG (sigabah.com) — Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil meradang dengan merebaknya isu di media sosial, terkait penerbitan 300 surat izin pembangunan rumah ibadah nonmuslim sepanjang dirinya menjabat sebagai wali kota. Kegeraman Emil lantaran isu tersebut mencuat saat dirinya digadang-gadang masuk bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.
Pria yang akrab disapa Emil ini merasa difitnah dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya sepanjang dirinya menjadi wali kota, pihaknya baru mengeluarkan 10 izin rumah ibadah yang terdiri dari lima masjid, tiga gereja dan dua vihara.
“Saya sudah teliti itu informasi dari Kesbangpol yang terdahulu. Sudah diklarifikasi maka saya sampaikan. Definisi fitnah itu sudah diklarifikasi, per kemarin masih beredar karena situasi politiking-politiking. Jadi bukan kekeliruan di situnya, tapi penggunaan informasi yang sudah diklarifikasi masih juga disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu. Sampai tadi malam beredar bahasa bahasa seperti itu, jadi saya luruskan,” ujar Emil kepada wartawan saat ditemui seusai mengisi acara di Masjid Al Ukhuwah, Jumat (28/4).
Emil meyakini jika isu SARA yang dihembuskan tersebut berkaitan dengan pencalonannya dalam Pilgub Jabar. Sebab isu tersebut dihembuskan oleh orang-orang dari partai politik.
“Karena (fitnah itu) datang dari mulut-mulut ketua partai. Karena datangnya dari sana dan tadi malam informasinya. Padahal sudah diklarifikasi dua minggu lalu masih terus beredar dan diembus-embuskan, maka masuk definisi difitnah,” ucap Emil tanpa menyebut ketua partai yang dimaksud menyebar fitnah.
Emil mengaku bahwa dirinya sudah memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa isu SARA yang beredar di media sosial merupakan fitnah. Dia mencontohkan salah satu fitnah yang dialamatkan kepadanya yakni terkait penerbitan izin rumah ibadah nonmuslim yang disebut akan semakin banyak jika dirinya menduduki kursi Jabar 1.
“Bahasanya juga lebay. Nanti jumlahnya ribu-ribu ‘cenah kitu’ (katanya begitu). Jadi bahasa fitnahnya itu 300 per tahun, berarti kalau nanti Pa Wali (jadi Gubernur) jumlahnya ribu-ribu begitu katanya,” ungkapnya.
Emil pun berharap pelaksanaan Pilkada Jawa Barat tidak dipenuhi isu SARA. Dia ingin agar pelaksanaan pesta demokrasi dilakukan secara santun yakni menang lewat gagasan bukan dengan memaki orang.
“Mudah-mudahan di Bandung dan Jabar jangan kayak Jakarta lah. Kalau bisa kita pesta demokrasi itu santun menang dengan gagasan bukan dengan memaki maki orang. Mudah mudahan itu menjadi dasar demokrasi di jabar satu level lebih tinggi dari Jakarta, amin,” kata dia.
Namun, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Harminus Koto mengatakan, sebagai daerah terdekat dengan DKI, Jawa Barat yang akan menggelar hajat demokrasinya pada 2018 diperkirakan tidak akan terimbas langsung. Menurutnya, masyarakat Jabar dinilainya sudah sangat dewasa menyikapi persoalan-persoalan yang kerap mewarnai pesta demokrasi.
“Pilkada DKI dan Jabar tidak sama. Masyarakat Jabar pun dikenal silih asah, silih asih, dan silih asuh, keberagaman itu sudah diterima sejak dulu,” kata Harminus di Kota Bandung, Jumat (28/4).
Sehingga indikasi SARA yang pernah menyerang pasangan Basuki Tjahaya Poernama ( Ahok)- Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI, dirinya mengaku tidak khawatir isu SARA akan berkembang di Jabar.
Meski begitu, pihaknya bukan berarti tinggal diam. Bawaslu Jabar sejak jauh-jauh hari telah mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran yang diprediksi akan mewarnai Pilgub Jabar 2018, termasuk indikasi kemunculan isu SARA.
Namun, bila indikasi isu SARA itu memang benar terjadi di Pilgub Jabar, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas pelakunya. Pihaknya bertekad melaksanakan pengawasan yang baik agar martabat demokrasi bisa ditegakkan.
“Tapi sekali lagi, berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, isu yang berkembang di Jabar ini lebih santun. Masyarakat Jabar ini lebih mengedepankan budayanya, budaya yang santun dan saya kira pasangan calon pun akan berkampanye dengan santun,” pungkasnya.
portalpiyungan.com | sigabah.com
