Partai Bulan Bintang (PBB) telah resmi menyatakan dukungan politik terkait Pilpres kepada pasangan Colon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin pada acara Rakornas PBB yang berlangsung di Mercure Hotel Jakarta, Ahad (27/1/2019).
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) Dr. Jeje Zaenudin menyikapi dengan santai dan bijak. Persis menghormati langkah politik yang telah diputuskan PBB
“Ya, Kita hormatilah keputusan DPP PBB, itu kan hak konstitusional PBB sebagai Partai Politik yang berpijak kepada asas musyawarah dan demokrasi,” ungkap Jeje Zaenudin (27/1/2019).
Persis sebagai ormas yang independen, menurut Jeje, tidak elok untuk menyatakan setuju atau tidak atas putusan PBB itu, apa lagi sampai meminta kepada DPP PBB untuk mengoreksi dan mengkritik.
“Persis sebagai Ormas yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tentu tidak elok memberi tanggapan setuju atau tidak setuju apalagi untuk mengoreksi dan mengkritik,” ujar Jeje.
Pimpinan Pesantren Persis 69 Jakarta Timur dan penulis buku “Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia” ini menjelaskan, sikap politik Persis terkait dengan partai sudah tegas.
Persis menjaga jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik. Tetapi tegas mendukung dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada kekuatan politik yang berpihak kepada kepentingan Islam dan umat, termasuk perjuangan dibidang legislasi Islam.
Jeje memaklumi jika saat ini terjadi kerisauan bahkan mungkin saja kekecewaan pada tataran akar rumput partai dan para simpatisan dari ormas yang simpati kepada PBB yang berbeda pandangan dengan DPP PBB, termasuk mungkin pada sebagian besar simpatisan dari Persis.
“Saya kira suatu hal yang wajar saja, sebab bagaimana pun Persis mempunyai irisan historis kuat dengan PBB, selain ikut membidani ide pembentukannya di BKUI (Badan Kordinasi Umat Islam) kader Persis banyak yang berhasil jadi anggota legislatif melalui PBB pada tahun pemilu 1999 dan 2004 di tingkat pusat maupun daerah.” terangnya.
Selain itu, secara ideologis PBB sejatinya adalah melanjutkan cita-cita besar Masyumi yang menjadi rumah politik resmi Persis masa orde lama.
“Walaupun pada faktanya dalam beberapa pemilu pasca reformasi, kader dari jamaah Persis tersebar di berbagai partai politik, tetapi aspirasi dan suara politik jamaah Persis terbesarnya disalurkan kepada PBB dan PKS. Sekalipun itu bukan suatu kebijakan resmi yang diintruksikan secara struktural.
“Hal itu panggilan nurani kolektif para jamaah Persatuan Islam secara alamiah saja, mengingat amanat muktamar Persis menetapkan sikap agar menjaga jarak yang sama pada partai politik,” pungkasnya. (*)
