Pertanyaan paling besar dan membuat penasaran publik soal Freeport sampai saat ini adalah, mengapa negosiasi untuk mengakuisisi 51% saham di tambang emas raksasa itu begitu alot dan sulit?

Jawabannya adalah, tak lain tak bukan karena Kontrak Karya (Contract of Work) PT Freeport Indonesia yang begitu mengikat. Meminjam istilah Mahfud MD, perjanjian ini bersifat ‘menyandera’ RI.

Direktur PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan salah satu pasal yang ‘panas diperdebatkan’ adalah pasal 31-2 KK, yang tertulis sebagai berikut;
Kontrak Karya yang dimaksud adalah kontrak yang diteken oleh Presiden Soeharto dengan Freeport McMoran pada 1991. Kontrak ini sendiri diajukan oleh Freeport setelah pada 1988 mereka berhasil menemukan tambang Grasberg, salah satu tambang emas besar di dunia.

Mengetahui potensi emas di pulau Papua, Freeport mengajukan kontrak yang berlaku puluhan tahun namun penuh dengan artikel yang dapat diperdebatkan. Lalu pasal apa saja yang bikin RI ‘kesusahan’ melego aset mineralnya sendiri di timur Indonesia itu?

“Ini setiap barisnya bisa dipedebatkan oleh kedua belah pihak,” ujar Budi saat menggelar jumpa pers terbatas di kantornya, Selasa (17/7/2018).

FCX atau Freeport McMoran dan Pemerintah memiliki interpretasi yang berbeda atas isi pasal 31-2 KK ini. Freeport menginterpretasikan bahwa KK yang berakhir di 2021 masih berhal diperpanjang untuk 20 tahun lamanya, sampai 2041. Dan pemerintah, tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Tanpa ada penjelasan atau definisi lebih lanjut apa yang masuk dalam kategori tidak wajar.

Jika Pemerintah tidak memperpanjang kontrak sampai 2041, maka perbedaan interpretasi tersebut akan dibawa Freeport ke arbitrase internasional. “Tidak ada jaminan 100% bahwa Pemerintah akan menang. Proses panjang arbitrase akan menyebabkan ketidakpastian operasi, membahayakan kelangsungan tambang, serta ongkos sosial ekonomi, khususnya ke Papua,” katanya.

Lalu, ada juga pasal atau artikel 22-2 yang mengatur soal termination value.

Merujuk pasal ini, di akhir masa kontrak semua aset PTFI akan ditawarkan ke pemerintah minimal sama dengan harga pasar atau harga buku. Di tahun 2017, nilai buku aset PTFI mencapai US$ 6 miliar atau setara Rp 86 triliun.

sigabah.com | cnbcindonesia.com