MEMAKNAI PETUAH JK

23

“Selain berdakwah, kita juga harus berjihad secara ekonomi. Perjuangan dalam bidang ekonomi, sering saya gambarkan bahwa perjuangan dalam ekonomi untuk menciptakan kemakmuran yang adil untuk seluruh umat. Kita harus tingkatkan kemakmuran melalui cara meningkatkan semangat berdagang, meningkatkan hasil, produktivitas.” Demikian salah satu materi dalam sambutan Wakil Presiden RI, Bapak Yusuf Kalla (JK), yang disampaikan di depan ribuan jemaah Persatuan Islam (Persis) pada acara pembukaan Muktamar XV Persis dan Muktamar XII Persistri di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (21/11) sekitar pukul 11.03 WIB.

JK juga menyentil umat Islam yang masih jauh dari kemakmuran. “Kalo 100 orang di Indonesia kaya, 10 orang adalah umat Islam. Sebaliknya, jika ada 100 orang miskin, 90-nya umat Islam. Sungguh ketimpangan yang tinggi, perjuangan jihad meningkatkan ekonomi adalah tugas kita semua,” tutur JK pada sambutannya itu.

Selain mengenai perekonomian umat Islam yang harus senantiasa dibangun bersama, JK juga menyoroti masalah terorisme. “Kita harus kuat! Banyak cap umat Islam itu pemarah, anak mudanya banyak yang menjadi teroris. Kita tidak boleh gagal seperti negara Islam lainnya,” ungkap JK yang mengenakan batik coklat lengan panjang pada saat memberikan sambutan.

Sentilan kemakmuran ala JK menarik untuk dicermati. Pasalnya, umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini, memang beresiko tinggi terkena imbas “mayoritas (terbesar)” saat terjadi ketidakserasian dan keseimbangan berbagai aspek kehidupan pada suatu negara, termasuk urusan kemiskinan dan keterpinggiran ekonomi.

Imbas “mayoritas” itu bukan saja sebagai orang miskin, tapi juga anak gelandangan, anak jalanan, pengemis, perampok, tukang jambret, koruptor, hingga orang gila dan segala macamnya yang berhubungan dengan nilai negatif suatu negara.

Resiko mayoritas berlatarbelakang agama itu sebenarnya dialami pula oleh penganut agama lain di negara berbeda. Kita tengok Yunani, atau Cina, bahkan juga Amerika Serikat. Orang-orang miskin dan pengangguran yang kita dapati di negara-negara tersebut pasti dengan latarbelakang agama yang dipeluk oleh mayoritas negara bersangkutan.

Pengangguran dan gelandangan di Amerika bukan orang Islam, tapi orang katolik atau Atheis yang tidak mempercayai Tuhan. Di Spanyol dan Yunani, orang miskin dan pengangguran di negara tersebut bukan orang Islam, tapi pemeluk agama lain yang menjadi agama mayoritas. Di Cina, pengangguran dan orang gelandangan di situ beragama Konghucu dan agama animisme lainnya. Jadi, sejatinya urusan kemiskinan di suatu negara tidak selalu identik dengan agama yang dianut oleh “pelaku kemiskinan” tersebut.

Kemiskinan tidak berbanding lurus dengan agama seorang warga Negara, karena pada dasarnya tidak ada satu pun agama di dunia yang menganjurkan umatnya untuk jadi miskin. Begitu pula setiap negara mempunyai cita-cita agar seluruh rakyatnya memperoleh kehidupan yang maju, makmur dan sejahtera.

Setiap Negara mempunyai tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan oleh masyarakat di dalamnya. Tingkat kesejateraan suatu Negara selalu berbeda dengan Negara lainnya.  rakyat akan mendorong perekonomian  negara bergerak ke arah yang lebih baik.

Jika tingkat kesejahteraan itu dilihat dengan perkapita, maka ukurannya dilihat dari penghasilan Negara selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Logika ini menghendaki bahwa perkapita suatu Negara tinggi menjadi ukuran Negara tersebut makmur atau kaya. Ini tidak berarti semua rakyatnya kaya hingga tidak ada lagi orang miskin. Demikian pula sebaliknya, perkapita suatu Negara rendah menjadi ukuran Negara tersebut miskin,  bukan berarti semua rakyatnya miskin hingga tidak ada lagi orang kaya di situ.

Data yang dirilis Forbes tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 50 deretan teratas orang paling kaya di muka bumi ini, ternyata sebanyak 10 orang atau 20% dari Asia yang sebagian besar berasal dari negeri China dan India. Angka ini setara dengan wakil dari Eropa. Padahal jika Negara orang kaya itu berasal kita ukur dengan perkapita, misalnya India, tidak lebih baik dari Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 1,1, miliar jiwa dengan tingkat PDB perkapita sebesar US$ 3.176 atau Rp. 28.5 juta pertahun. Total PDB India sendiri mencapai US$ 1.217 miliar.

Cina, meski berada jauh dari Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk 6 kali lipat dari Indonesia (1,33 miliar jiwa) dan PDB perkapita sebesar US$ 7.240 atau Rp. 67 juta pertahun, namun  jumlah orang kaya di Cina dapat melampaui jumlah orang kaya di Amerika Serikat. Saat ini Cina memiliki 596 miliarder atau meningkat 242 orang sejak setahun terakhir, melebihi Amerika, yang memiliki 537 miliarder.

Berdasarkan survey yang dilakukan Gallup, di banyak negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, faktor yang menyebabkan tingginya kemiskinan bukanlah perang, juga bukan karena faktor agama, tetapi kinerja pemerintah yang buruk, terutama karena korupsi.

Jadi, kemakmuran yang tidak dapat dinikmati oleh mayoritas penduduk negeri ini, yang notabene beragama Islam, tidak melulu karena “factor internal” mereka, bahkan yang menghambat lajunya kemakmuran mereka dipengaruhi oleh banyak “faktor eksternal”, antara lain perangkat Negara ini yang punya kinerja buruk sehingga menimbulkan banyak sekali kesenjangan social dan ekonomi di mana-mana. Padahal Indonesia dikenal sebagai negera yang memiliki kekayaan sumber alam melimpah, mulai dari perkebunan, pertambangan, serta energy, dengan penduduk lebih dari 230 juta jiwa, yang mayoritas beragama Islam. Dengan kekayaan melimpah seperti itu seharusnya rakyat mayoritas mendapat prioritas akses terhadap “bolu mayoritas” Negara Indonesia. Jika akses ini “diperkuat oleh Negara”, bukan tidak mungkin angka perbandingannya menjadi terbalik dari petuah JK:  “Kalo 100 orang di Indonesia kaya, 90 orang adalah umat Islam. Sebaliknya, jika ada 100 orang miskin, 10-nya umat Islam.” Namun karena faktanya rakyat minoritas yang lebih banyak akses terhadap “bolu mayoritas”, tentu saja berdampak terhadap mayoritas yang diharuskan mencicipi “bolu minoritas”. Dalam konteks inilah petuah JK menemukan relevansinya.

Jadi, jihad ekonomi dalam petuah JK, yang disampaikan dalam pembukaan Muktamar XV Persis dan Muktamar XII Persistri itu, hemat saya harus dimaknai bahwa Persis bukan saja mesti meningkatkan semangat berdagang para anggota, di samping meningkatkan hasil dan produktivitas ekonomi lembaganya, melainkan juga harus berjihad terhadap faKtor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan dan pemerataannya, sehingga terjadi keserasian dan keseimbangan ekonomi Negara dan rakyatnya.

Mewujudkan wajah Indonesia tanpa orang miskin membutuhkan waktu yang lebih lama. Akan tetapi yang perlu diupayakan kini ialah mewujudkan masyarakat tanpa kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin, menata sistem jaminan sosial yang baik, dan mengoreksi kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil. Dalam upaya mengatasi kesenjangan ekonomi itu dibutuhkan implementasi kekuasaan yang menolong rakyat dan kepemimpinan yang memiliki komitmen kuat untuk mengangkat derajat rakyat miskin (dhuafa). Jadi, tidak cukup hanya pemimpin yang penampilannya merakyat, tapi lebih utama adalah kebijakan dan keputusan yang diambil dalam skala makro maupun mikro membuktikan empati dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, terutama umat Islam sebagai mayoritas, haruslah secara konsisten menjadikan Indonesia benar-benar sebagai welfare-state (negara kesejahteraan) dengan menguatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks ini, Ketua Umum PP Persis beserta jajaran “cabinet” terpilih untuk masa Jihad berikutnya (2015-2020) diharapkan dapat memberikan semacam proyeksi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur ekonomi berkeadilan itu.

By Amin Muchtar, sigabah.com/beta

2 thoughts on “MEMAKNAI PETUAH JK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *