Postulat A: KesalahanHitungCepat
Analisis A1 : Telah dilakukan kesalahan fatal Lembaga Survei (LS) yang melakukan hitung cepat dalam memetakan psikografi politik pada Pilpres 2019 yang sejak awal telah melakukan polarisasi pemilih. Dari sampel yang 1-2% itu tidak dapat diselesaikan dengan akurat sebaran suara PrabowoSandi (02), akhirnya karena banyaknya TPS yang suara JokowiAmin (01) menang tipis yang memperoleh surveyor hitung cepat, maka data hitung cepat yang dapat digunakan sindikat pemilih 01
Analisis A2 : Dari 800.000 lebih TPS dari seluruh populasi, dengan wilayah yang luas yang memisahkan pulau-pulau, daerah-daerah yang lebih besar yang memiliki akses informasi dan terhubung melalui media sosial dari kelompok-kelompok pro perubahan adalah basis suara 02. Perolehan suara 02 di TPS ” gemuk “tidak dirilis oleh surveyor hitung cepat sindikat LS. Terkait TPS yang dimenangkan 02 ditutup oleh sebaran TPS “seimbang” 01 yang banyak. karena kesalahan sampel yang dilakukan oleh LS.
Kesimpulan Postulat A : Hasil hitung cepat versi sindikat Lembaga Survei yang ditayangkan melalui TV arus utama, salah dan tidak disajikan disetujui suara Pilpres 2019.
Postulat B: KecuranganSistematis
Analisis B1 : sebagian sindikat LS ini, dalam melakukan survei yang diterima dan diakui bagian dari Tim Sukses 01, karena harus bertanggung jawab atas keberhasilan 01 kemenangan atas hasil survei Pilpes yang dilakukan berulang-ulang sebelum pemungutan suara pada tanggal 17 April, maka hasil hitung cepat pun harus “disesuaikan”, agar kredibilitasnya sebagai suruhan tidak diragukan oleh pemberi pesanan, nah lho.
Analisis B2 : Kita juga masih ingat, mereka meminta survei penggiringan pendapat di Pilgub DKI 2016, Pilgub Jateng dan Pilgub Jabar 2018 di mana hasil survei mereka salah dengan margin off error 200 – 300%, tetap saja benar, padahal konstelasi politik Pilgub sebagaimana dimaksud dengan Pilpres 2019. Pada Pilgub itu, populasi yang kecil, pemilih masih homogen, sampel relatif besar dibandingkan total populasi, sehingga kebohongan terbongkar dengan sendirinya. Untuk Pilpres 2019, LS masuk “ladang pembantaian”, ladang pembantaian kekuatan raksasa dan sindikat TV arus utama. Kecurangan yang lalu akan diulang kembali, terbukti tidak berkuasa, karena rakyat Indonesia lebih cerdas.
Kesimpulan Postulat B: * Survei Sindikat Lembaga telah melibatkan Kecurangan Sitematis dalam Pilpres 2019
Postulat C: SabotasePilpres2019
Analisis C1 : Ada sindikat beberapa media publik arus utama (media minstream) utama televisi dan media cetak, yang memanipulasi fakta dan informasi secara kasar, juga menjadi corong petahana 01. Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers telah memperbanyak meminta bantuan yang tetap membandel . Puncaknya, memanipulasi dan menyabotase data hitung cepat hasil Pilpres mereka pertontonkan tanpa rasa malu dan tidak sedikitpun melepaskan hak-hak demokrasi dan kedaulatan rakyat Indonesia, mendukung suara hitung cepat-membuka balikan, akhirnya publik tertipu-olah 01 yang menang Pilpres.
Analisis C2 : Kita menonton tayangan cepat melalui TV sindikat itu, saat 60-70% sampel suara masuk, 02 telah jauh meninggalkan 01, tetapi dalam sekejap mata membalik. Kuat dugaan peretas melakukan sabotase dalam perjalanan pengiriman data dari surveyor LS ditingkat TPS ke server LS, kemudian “diolah” kembali didapur sindikat media arus utama itu. Menarik keberadaan manipulasi data yang melibatkan lembaga penyiaran ini, karena dari pusat data 01, mereka telah kalah, sehingga kelihatan tegang menyaksikan hitung cepat media arus utama, mereka dimenangkan euy.
Kesimpulan Postulat C: Media penyiaran arus utama ikut melakukan sabotase pada kedaulatan rakyat dan melakukan kebohongan publik .
Demikian postulat, analisa dan kesimpulan saya; PrabowoSandi dan seluruh rakyat Indonesia yang menyimak tayangan hitung cepat dan yang selama ini telah tertipu oleh Lembaga Survei dan Media Arus Utama.
“Menuntut keadilan untuk rakyat; meminta KPU dan Bawaslu membatalkan hasil perhitungan cepat ini dan menjalankan tugas konstitusional Pilpres / Pemilu yang berazaskan Luber – Jurdil (Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil)”.
Bandung, 19 April 2019
sigabah.com | teropongsenayan.com
