Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai pandangan sejumlah fraksi parlemen yang menyebut pemerintahan Jokowi-JK telah mengingkari janji kepada rakyat. Fraksi parlemen, mayoritasnya partai oposisi seperti Gerindra dan PKS mengemukakan, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir hanya sekitar 5%, jauh dari angka yang pernah dijanjikan pada 2014 silam sebesar 7%.

Lantas, apa kata bendahara negara menyikapi hal yang disampaikan dalam pandangan fraksi terkait RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 beserta nota keuangannya?

Ditemui selepas mengikuti rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018), Sri Mulyani mengaku memahami kritikan itu. Kendati demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menegaskan bukan berarti pemerintah tidak melakukan upaya apapun agar ekonomi Indonesia lebih tinggi.

“Kami tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan jadi acuan untuk pengitungan APBN 2019. Kami akan lihat dari sisi supply, demand, yang berasal dari konsumsi, investasi dan ekspor. Kami akan menggunakan instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa ditingkatkan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan yang saat ini sudah mencapai tingkat progres yang baik,” katanya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dipatok tahun depan sebesar 5,3% memang sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah tidak ingin lagi, mematok target terlalu optimistis. Semua itu diharapkan akan menumbuhkan kredibilitas dari angka-angka APBN.

Foto: aristya rahadian krisabella

(miq/miq)

sigabah.com | cnbcindonesia.com