“Hari ini atau 51 tahun silam terjadi peristiwa yang kelam akibat pemberontakan yang dilakukan PKI hingga menyebabkan Indonesia harus kehilangan putra bangsa terbaiknya,” Demikian kata koordinator aksi damai, Moerad, dari embaga swadaya masyarakat (LSM) dan veteran. Aksi itu dinamai dengan aksi damai “Melawan Lupa” peristiwa pemberontakan G-30 S/PKI yang terjadi pada 30 September 1965.
Aksi belasan aktivis di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur itu nyaris tak terdengar. Bak suara batuk atau teriakan di gurun sahara. Peristiwa G-30 S/PKI seakan-akan luput dari perhatian media arus utama. Tergerus pemberitaan sidang kopi Jessica dan gegap gempita dimulainya proses pemilihan kepala daerah (pilkada) seantero bumi Nusantara, khususnya Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Perlakuan media utama terhadap peristiwa itu agak lebih buruk dibanding liputan PON XIX 2016 di Jabar, yang ditutup Wapres Jusuf Kalla, Kamis (29/9) yang lalu.
Padahal, ancaman akan bahaya laten dan bangkitnya komunis di Indonesia merupakan fakta bukan mitos. Hal ini sudah seharusnya diwaspadai dan disikapi secara serius dari semua pihak khususnya kalangan umat Islam. Tanda-tanda kebangkitan atau kemunculan komunisme dengan istilah Komunisme Gaya Baru (KGB) sudah nampak dengan berbagai cirinya.
Dalam sejarahnya di Indonesia, PKI melakukan tiga pemberontakan. Pemberontakan pertama adalah tahun 1926. Pemberontakan itu gagal dan PKI dilibas pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua.
Gerakan bawah tanah membangkitkan PKI hingga kembali solid. Pada 1948, PKI melancarkan pemberontakan kedua. Pemberontakan berniat meruntuhkan RI dan menggantinya dengan negara komunis. Upaya kedua ini kembali gagal. Literatur mencatat pemberontakan ketiga dilakukan pada 1965, lagi-lagi gagal.
Dari tahun 1968 hingga 1998, sepanjang Orde Baru, secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasinya dilarang di seluruh Indonesia dengan dasar TAP MPRS No.XXV Tahun 1966.
Pada era reformasi, komunisme bangkit dengan cara lebih halus dan menyusup kemana-mana. Banyak aktivis, tokoh, politisi, akademisi, bahkan oknum ulama, baik dengan sadar atau tanpa sadar mendukung bangkitnya komunis Indonesia yang membonceng isu HAM, demokrasi, hak-hak buruh, anti SARA dan lainnya.
Pasca Reformasi 1998, didapatkan setidaknya 20 indikasi kebangkitan PKI. Beberapa indikasi yang dapat disampaikan di sini antara lain: (1) Tuntutan Pencabutan Tap Mprs No.XXV Tahun 1966; (2) Penghapusan Sejarah Pengkhianatan PKI dalam Kurikulum; (3) Penghentian Pemutaran Film G30s/PKI Di TVRI; (4) Penghapusan ”Litsus” Bagi Calon Pejabat; (5) Putra Putri PKI Masuk Parpol Dan Instansi Negara; (6) Pembuatan Buku Dan Film Pembelaan Terhadap PKI; (7) RUU KKR (Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi); (8) Pembelaan Komnas Ham & LSM Liberal Untuk PKI; (9) Bantuan China Kepada Indonesia & Kompensasinya; (10) Kerja Sama Parpol Indonesia dengan Partai Komunis China; (11) Seminar Dan Temu Kangen Untuk Bela PKI; (12) Pembentukan Ormas/ Orsospol Yang Berafiliasi Kepada PKI; (13) Pemutarbalikkan Sejarah PKI; (14) Lambang PKI Di Kalangan Selebritis & Kawula Muda; (15) Usulan Penghapusan Kolom Agama Dalam KTP.
Pemaparan secara terperinci tentang berbagai indikasi kebangkitan PKI di atas dapat dibaca pada tulisan Ustadz Habib Rizieq di sini atau simak ceramahnya di sini
Dari berbagai indikasi di atas dapat dimaklumi bahwa kewaspadaan umat Islam terhadap Kebangkitan PKI bukan paranoid atau ketakutan yang berlebih tanpa alasan, melainkan sebagai landasan dalam mengawasi dan mewaspadai ideologi komunisme yang akan menginfiltrasi perpolitikan Indonesia. Dalam konteks ini, PILKADA serentak dalam tujuh gelombang, sejak Desember 2015 hingga 2027, perlu mendapatkan perhatian kita bersama agar tidak dijadikan momentum oleh kekuatan laten komunis dan faham-faham menyimpang lainnya untuk bangkit kembali.
Untuk menghadapi ancaman musuh-musuh Islam pada umumnya, kebangkitan PKI pada khususnya, sudah sepantasnya apabila seluruh elemen umat Islam melakukan edukasi dan advokasi meliputi penyadaran, konsolidasi, dan persiapan-persiapan strategis secara kolektif. Jangan sampai terjadi lagi pemberontakan PKI jilid II (pasca 1965) atau jilid IV (sejak 1926).
Dalam konteks ini, wawasan nusantara dan kewaspadaan nasional perlu dibangkitkan kembali, terutama para generasi penerus bangsa yang terkadang mengabaikan hal tersebut dan terjerumus ke ideologi komunis. Dalam konteks ini, spirit JASMERAH PKI, “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah PKI” menemukan momentum untuk terus digelorakan agar generasi muda Indonesia tidak mudah tergerus beragam arus informasi, seperti pemberitaan “kopi maut Jessica”, yang terkadang dapat mengalihkan isu dari persoalan sesungguhnya.
