BANDUNG (sigabah.com)—Habib Rizieq mempersoalkan pidato yang diucapkan oleh Megawati Soekarnoputri dalam HUT ke-44 PDIP. Rizieq menilai Megawati telah menistakan agama Islam saat berpidato.
Rizieq mengaku kalau dirinya sudah melihat video pidato Megawati sampai 10 kali.
“Karena saya sudah nonton secara utuh video Megawati 10 kali, saya menyimpulkan penistaan agama dan suku bangsa,” jelas Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017), dikutip dari detik.com.
Namun sampai saat ini, Imam besar FPI itu mengaku belum melaporkan Megawati. Dia mengatakan sampai saat ini masih menahan diri untuk tidak laporkan Ketum PDIP tersebut agar tak ada kebiasaan saling lapor.
“Janganlah kita mencoba saling lapor. Ini bisa menimbulkan konflik horizontal. Harusnya polisi menjembatani. Kalau ada laporan, harusnya polisi memediasi, saya sampaikan jangan saya disuruh untuk melaporkan Megawati.”
Dalam kesempatan ini, Rizieq juga mengungkapkan bahwa dia memilih tak melaporkan Megawati untuk menghindari konflik yang meluas. Rizieq pun mengatakan mediasi ini juga perlu dilakukan bukan cuma dengan Megawati saja, tapi juga pihak-pihak lainnya.
“Jangan hanya dengan Megawati, tetapi juga dengan PMKRI, Sukmawati, dan lainnya. Ayo kita duduk bareng diskusi nasional,” jelas Rizieq.
Rizieq sendiri akan meminta maaf jika dirinya ternyata salah paham terhadap pidato Megawati. Namun dia juga meminta Megawati untuk mengklarifiksi pidatonya jika ada kesalahan.
“Kalau kami yang salah, kami minta maaf, kalau Ibu Mega salah ucap, ya harus klarifikasi. Tapi kalau saya didorong untuk melapor, saya bisa melaporkan,” ujar Rizieq.
Terkait keinginan mediasi, PDIP mengungkapkan bahwa Megawati merasa tak ada masalah dengan Rizieq.
“Apa yang harus dimediasi? Ibu Mega atau PDI Perjuangan tidak punya masalah atau sengketa hukum dengan Pak Rizieq. Kalau secara politik pun tak ada alasannya untuk mediasi,” jelas Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera kepada detik.com.
“Yang pasti, Ibu Mega sangat hemat bicara, dan kalau beliau bicara tentu punya dasar yang jelas dengan bobot politik dan moral kenegaraan yang bisa dipertanggungjawabkan.”
Sumber: cnnindonesia.com
