Partai Gerindra meminta lembaga survei jujur soal siapa yang menjadi pemodal dalam melaksanakan kerjanya. Selain itu Gerindra juga mencontohkan pilkada DKI soal lembaga survei yang disebut menggiring opini ke salah satu calon.
“Lembaga survei harus jujur, siapa yang memodali mereka dalam melaksanakan survei,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade kepada wartawan, Jumat (28/6/2018).
“Pilkada DKI contohnya, bagaimana lembaga survei selama setahun sebelum pilkada terus membangun opini bahwa Pak Ahok sudah pasti menang dengan menggiring opini mengenai elektabiltas dan kepuasan masyarakat terhadap Ahok,” papar Andre.
Dia pun menyebut lembaga survei kembali menggiring opini dalam pilkada serentak 2018 kali ini. Dia menyatakan lembaga survei terus membangun opini untuk menggiring kandidat pro Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menang.
“Dalam pilkada serentak ini juga, bahwa lembaga survei terus membangun opini untuk menggiring kandidat-kandidat pro Jokowi akan mendapatkan kemenangan,” imbuhnya.
Andre menyebut penggiringan opini itu dilakukan di pilkada Jateng, Jabar dan pilkada Sumut. Namun, menurutnya hasil survei itu tak sesuai dengan hasil pilkada.
“Mulai Jateng yang digiring bahwa Ganjar (petahana Gubernur Jateng Ganjar Pranowo) akan mendapatkan suara 70-80 persen. Djarot (cawagub Sumut Djarot Saiful Hidayat) yang akan unggul di Sumut. Lalu RK (cagub Jabar Ridwan Kamil) yang sudah unggul jauh di mana ‘Asyik’ kalah jauh. Tapi ternyata kan fakta bicara lain,” tuturnya.
Hal serupa, kata Andre, juga terasa menjelang Pilpres 2019. Dia menduga, berbagai lembaga survei sengaja menggiring opini publik dengan mengeluarkan hasil terkait tingginya elektabilitas Jokowi.
“Ini yang kami rasakan juga untuk menghadapi pilpres. Bagaimana lembaga-lembaga survei terus diindikasikan membangun opini mengenai tingginya elektabiltas dan tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi,” urai Andre.
Sebelumnya, Waketum Gerindra Fadli Zon menilai hasil hitung cepat (quick count) pasangan calon usungan Partai Gerindra di Jawa Barat, Sudrajat-Ahmad Syaikhu mengalami kenaikan tajam dibandingkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya. Fadli pun mengkritik lembaga survei dan membandingkannya dengan dukun.
“Harus dievaluasi keberadaan mereka. Metodologi mereka itu tidak bisa akurat lagi, prediksi mereka jauh,” kata Fadli di DPR RI, Senayan, Jakarta.
“Lebih hebat dukun saya kira dari lembaga survei, dan mereka bisa dianggap sebagai penyebar hoax gitu lho. Karena secara scientific tidak terbukti,” imbuh Fadli.
(haf/haf)
sigabah.com | detik.com
