Partai Demokrat (PD) membalas komentar Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin yang meminta Ketum PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak menjadi pengadilan. PD menegaskan SBY menyampaikan fakta.

“Tidak ada yang mengadili, tidak ada yang menuduh dan tidak ada yang menghakimi. Tapi SBY menyampaikan fakta dan meminta aparat untuk netral. Ngabalin malah menanggapi dengan asal ngecap tanpa substansi,” kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada wartawan, Minggu (24/6/2018).

SBY menyebut aparat tidak netral bukan untuk membuat kegaduhan atau perpecahan. Ferdinand mengatakan SBY punya bukti.

“SBY menyampaikan itu bukan tanpa dasar, bukan asal ngomong seperti istana dan Ngabalin yang asal ngomong tanpa check and recheck. SBY punya bukti ketidaknetralan itu maka disampaikan. Jadi kalau Ngabalin malah minta siapapun tokoh untuk jangan menjadi pengadilan dengan kehendaknya, maka terlihat jelas Ngabalin tidak paham substansi masalah,” ungkapnya.

Demokrat mendesak Ngabalin meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tegas kepada seluruh aparat dan ASN agar netral di Pilkada. Jika tidak, menurut Demokrat, opini publik bisa makin melebar.

“Kami, Partai Demokrat, menunggu pernyatan Presiden Jokowi agar memerintahkan seluruh aparat netral. Jika tidak, maka jangan salahkan opini publik bila menduga bahwa justru Presiden Jokowi menikmati ketidak netralan ini,” ujar Ferdinand.

Sebelumnya diberitakan, soal netralitas aparat di Pilkada, Ngabalin menyatakan rakyatlah yang akan menilainya. Yang perlu dilakukan para elite politik, menurut Ngabalin, adalah menjaga agar suasana negara tetap damai di Pilkada 2018.

“Siapapun, para politisi dari partai mana dan siapapun Anda, jangan menjadi pengadilan dengan kehendaknya sendiri. Sabar dan tetap teduh, wahai para tokoh,” kata Ngabalin, kepada detikcom, Minggu (24/6/2018).
(imk/dha)

sigabah.com | detik.com