Republik Tanpa Rasionalitas Publik

Cara mudah membaca peta percakapan netizen di media sosial berdasarkan kecenderungan pada kelompok Pendukung Incumbent (PI) dan Pendukung Oposisi (PO):

*1). Kasus Ratna Sarumpaet (RS)

PI: Usut sampai tuntas, ini kepentingan bangsa.

PO: Percayakan pada proses hukum.

*2). Kasus korupsi Meikarta

PI: Tanpa reaksi

PO: Usut sampai tuntas, ini kepentingan bangsa.

*3). Kasus hentikan politik bohong

PI: Tanpa reaksi

PO: Siapa sebenarnya yang berbohong?

*4). Kasus Sontoloyo

PI: Tanpa reaksi

PO: Siapa sebenarnya yang Sontoloyo?

*5). Kasus pembakaran bendera Tauhid

PI: Jangan mau dipecah belah.

PO: Siapa yang memecah belah?

Dari gambaran ini kita bisa melihat ruang publik _(public sphere)_ belum tercipta dengan baik karena publik tidak memiliki agenda yang sama.

Mengapa?

Karena agenda publik hanya bisa tercipta jika memenuhi 3 syarat, yaitu:

1). Setiap publik memiliki akses pada media (sosial).

2). Setiap publik bersifat setara.

3). Setiap publik memiliki rasionalitas.

Syarat ketiga bagi terciptanya ruang publik tersebut belum dipenuhi. Di Media sosial, publik yang rasional sama kuatnya dengan publik yang tidak rasional.

Mari kita uji: 

Mengutuk praktik korupsi dalam kasus Meikarta dan mendesak KPK untuk membongkar kasus besar ini harusnya menjadi agenda rasional publik. Tapi mengapa ada kelompok publik yang biasa berjuang dalam agenda pemberantasan korupsi seperti pada kasus Rekening Gendut, Cicak vs Buaya atau Prita Mulyasari diam tak berkutik?

Itu sebabnya, musuh kita bukan bendera atau kalimat tauhid, tapi hilangnya rasionalitas publik.

Republik tanpa rasionalitas publik… Ini bahaya laten. (*)

sigabah.com | teropongsenayan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *