JAKARTA (sigabah.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Kerukunan Umat Beragama, KH Yusnar Yusuf menyayangkan tuntutan Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) terkait pembangunan Masjid Al-Aqsha yang melebar dari pokok permasalahan. Yusnar juga menyebut tuntutan tersebut disertai ancaman.

Melalui surat edaran, PGGJ menuntut pembangunan menara masjid harus dibongkar karena menara masjid tidak boleh lebih tinggi dari bangunan gereja di sekitarnya. PGGJ juga menuntut umat Islam tidak boleh melakukan dakwah, larangan berjilbab, pengeras suara masjid harus diarahkan ke dalam masjid dan lain sebagainya.

“Nah ancaman yang dilakukan oleh PGGJ inilah yang memicu perbedaan pendapat yang bisa menjadi preseden buruk,” katanya kepada wartawan di Kantor MUI, Selasa (20/3/2018).

Padahal, lanjutnya, umat Islam selalu menjaga kondusifitas umat beragama lainnya yang hidup di daerah yang mayoritas muslim. “Disini tidak terjadi toleransi, tapi intoleransi,” ujarnya.

Kendati demikian, Yusnar meminta umat Islam di Jayapura dan Papua tidak terprovokasi.

Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI juga menginformasikan, pada Senin (19/3/2018) digelar rapat dengan semua stakeholder dan unsur masyarakat yang ada di Jayapura. Dari pertemuan tersebut dibentuk tim kerja untuk menyelesaikan masalah terkait tuntutan PGGJ pada umat Islam. Artinya, saat terjadi musyawarah pada 19 Maret 2018 tidak ada solusi sehingga dibentuk tim kerja untuk menyelesaikan masalah.

“Kita mengharapkan ini tidak terjadi konflik, kita minta supaya terjadi kedamaian,” pungkasnya.

Reporter: Gio