BANDUNG (sigabah.com)—Memilih pemimpin dalam Islam, meski dikategorikan fardhu kifayah (kewajiban kolektif), namun dalam sikon tertentu dapat berubah menjadi kategori fardhu ‘ayn (kewajiban individu), seperti dalam konteks hukum dan politik di Indonesia yang menganut sistem one man one vote, di mana kehilangan satu suara pun dimungkinkan berefek pada terpilihnya pemimpin yang tidak memenuhi syarat ideal atau paling berat madharatnya (paling banyak “jeleknya”), maka pemilihan pemimpin menjadi satu kemestian bagi setiap muslim.

Dalam kerangka pengamalan pedoman Islam tentang kepemimpinan itulah, maka tokoh Islam dan para mubalig hendaknya mengambil peranan dalam pencerahan siyasah umat dan mengilmukan umat dalam bersiyasah serta memberikan arahan kepada jamaah.

Dalam konteks politik praktis di Indonesia, Jam’iyyah Persis melalui Ketua Umum PP Persis konsisten memiliki keberpihakan dalam format kebijakan menetapkan sifat, yaitu kriteria Capres-Cawapres dan Caleg kader Persis. Maka tugas tokoh dan mubalig di setiap daerah dapat mengambil peranan dalam menerjemahkan maushuf, yaitu siapa yang memenuhi sifat atau paling tidak mendekati sifat sebagaimana ditetapkan oleh PP Persis. Demikian salah satu resume utama dalam Kajian Ilmiah PC Pemuda Persis Margaasih, Kab. Bandung, bersama Ustadz AMIN MUCHTAR, pada hari Ahad 03 Maret 2019, dengan tema: “URGENSI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM.”