Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Komisaris Angkasa Pura I. Kontroversi pun mewarnai. Benarkah Jokowi bagi-bagi kursi untuk para pembelanya?
Belum lama masuk ke lingkar Istana, Ngabalin ditunjuk jadi anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman, yang menjabat anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.
Sejumlah pihak pun langsung bereaksi atas penunjukan Ngabalin ini, salah satunya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Dia menilai pengangkatan Ngabalin sebagai hadiah karena pria yang khas dengan serbannya itu selalu membela Presiden Jokowi.
“Iya, mungkin ini hadiah (untuk Ngabalin karena membela Jokowi). Saya kira tepatlah istilah itu,” kata Fadli.
 Rini menunjuk Ngabalin jadi Komisaris Angkasa Pura I (Foto: dok. Angkasa Pura I) |
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mengkritik pengangkatan tersebut. Fadli menyebut pemerintah selama ini terus-menerus memberikan jabatan-jabatan profesional kepada pihak yang tidak mempunyai kompetensi.
“Sehingga akhirnya BUMN itu menjadi sapi perahan saja. BUMN menjadi tempat penampungan bagi tim sukses, eks tim sukses. Harusnya lebih banyak orang-orang profesional di bidangnya,” kritiknya.
Fadli lantas meminta pemerintah mengoreksi kebijakan-kebijakan yang tidak tepat. Dia juga meminta pemerintah mengedepankan kalangan profesional untuk memegang jabatan strategis di BUMN.
“Hasilnya kayak begini, BUMN kita amburadul, karena BUMN kita orang-orangnya bukan orang profesional,” cetus Fadli.
Elite Partai Demokrat juga ikut menyindir pengangkatan Ngabalin. Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Hutahaean mengatakan ini adalah bukti nyata Jokowi bagi-bagi kursi empuk untuk para pendukungnya.
“Pertama, saya harus mengucapkan selamat kepada Ali M Ngabalin atas terpilihnya sebagai Komisaris AP I. Selamat dapat tambahan penghasilan. Kedua, penunjukan ini membuktikan bahwa Jokowi memang bagi-bagi kursi kepada siapa saja yang membelanya,” ujar Ferdinand.
Ferdinand menilai Ngabalin sama sekali tak punya kompetensi menjabat Komisaris AP I. Menurutnya, Ali hanya ‘menang’ dekat dengan Jokowi sehingga mendapat jabatan tersebut.
“Satu-satunya menurut saya faktor dan alasan Ali jadi komisaris adalah kedekatan dengan Jokowi. Saya meragukan dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya di sektor ini,” ujar Ferdinand.
 Foto: Dok. Ali Mochtar Ngabalin
|
Meski demikian, Ferdinand tetap memberi selamat kepada Ngabalin. Di akhir pernyataannya, dia menyindir Jokowi.
“Ini akan mendorong banyak orang yang ingin jabatan untuk memuji dan membela rezim ini mati-matian,” sindirnya.
PAN juga ikut mengkritik pengangkatan Ngabalin ini. Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay meragukan kompetensi Ngabalin.
“Nah, Ngabalin ini kira-kira punya kapasitas nggak dalam bidang pengelolaan bandar udara? Atau setidaknya, ada pengalaman nggak? Kalau tidak, lalu apa landasannya menunjuk yang bersangkutan jadi komisaris di situ?” kata Saleh.
Saleh menyebut BUMN lekat dengan cap ‘wadah menampung orang-orang seputar Istana’. Saleh tak ragu penunjukan Ngabalin memang didasari kedekatan dengan kekuasaan.
“Kalau begini pola rekrutmennya, bukan komisarisnya yang berkontribusi bagi pengembangan BUMN-nya, tetapi BUMN-lah yang berkontribusi bagi komisarisnya,” sebut Saleh.
Ngabalin sendiri mengaku bersyukur bisa menjabat anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I. Dia mengapresiasi keputusan pemerintah dan berterima kasih kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Tentu saya merasa berterima kasih. Tentu saya merasa bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena pemerintah, dalam hal ini Ibu Menteri BUMN (Rini Soemarno), bisa memberikan kepercayaan kepada saya. Saya sampaikan apresiasi dan terima kasih,” kata Ngabalin saat dihubungi wartawan, Kamis (19/7/2017).
Ngabalin mengaku tidak ada pertemuan khusus dengan Rini terkait jabatan barunya itu. Dia menyadari penunjukan dirinya menjadi Komisaris AP I tersebut memang domain Rini.
Ngabalin menambahkan, Rini pasti memiliki tim untuk menyeleksi siapa yang dinilai pantas menempati posisi komisaris di BUMN. Dia mengatakan proses itu sudah berlangsung sejak dulu, sebelum dirinya bertugas di KSP.
“Tentu ada tim yang untuk atas nama Ibu Menteri. Tentu mereka mempelajari, menyeleksi, sampai ada keputusannya seperti itu,” katanya.
(hri/rvk)
sigabah.com | news.detik.com
