“KESADARAN POLITIK” (FIQIH PEDULI PILKADA – I)

Tenggat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2018 tinggal beberapa bulan lagi. Sisa waktu yang sempit ini masih dapat dioptimalkan, meski rada-rada pesimis, untuk meningkatkan sosialisasi. Partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2018 bisa saja mengalami peningkatan jika semua penyelenggara pilkada dapat mengadakan perbaikan berbagai aspek pemilihan umum di daerah.

Pada pilkada serentak 15 Februari 2017 (gelombang II) yang digelar di 101 daerah, tingkat partisipasinya mencapai 74,2 % suara dari total pemilih. Jumlah tersebut meningkat dari pilkada serentak gelombang I (9 Desember 2015) di 269 daerah yang mencapai 70 % pemilih.

Meski begitu, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tersebut tidak lepas dari sejumlah persoalan tingkat partisipasi yang minim. Tingkat partisipasi minim artinya kerugian dari segi ekonomi hingga sosial politik. Dari segi ekonomi berarti ada anggaran negara/daerah yang tidak termanfaatkan dengan optimal karena setiap pemilu/pilkada sudah memiliki alokasi penganggaran. Adapun dari segi sosial politik adalah problem legitimasi dalam mengemban amanat kepemimpinan daerah.

Sejumlah persoalan diidentifikasi jadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih pemilu, mulai dari hambatan geografis wilayah, hambatan teknis hingga yang paling parah berkenaan dengan apatisme politik warga negara.

Apatisme politik warga negara tentu bukan tanpa sebab. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu, di antaranya adalah perilaku elite politik hasil pemilu, baik pemilukada maupun pemilu legislatif yang dirasa mengecewakan publik dengan serentetan kasus korupsi serta kiprahnya yang kurang memuaskan publik. Selain itu, rakyat merasa tidak terkena dampak dari hasil proses politik tersebut, atau sebaliknya terdampak yang tidak menguntungkan dirinya secara sosial politik maupun ekonomi.

Menumbuhkan kesadaran dari warga negara terhadap sikap politiknya dalam menentukan arah bangsa bukanlah pekerjaan sederhana. Di samping dibutuhkan keteladanan dari elite politik, sosialisasi yang masif serta pendidikan politik juga harus terus dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu dan para pihak yang sadar akan pentingnya pemilu dalam menentukan kualitas dari hasil yang diharapkan termasuk kualitas kepemimpinan.

Kesadaran Politik Umat Islam

Umat Islam pada umumnya dan jamaah ormas Islam pada khususnya, ketika mereka terlibat dalam pemilihan, baik menggunakan hak pilihnya maupun bersikap memilih untuk tidak memilih (golput), belum tentu didasarkan atas kesadaran berpolitik sebagai hak-hak masyarakat. Apalagi didasarkan atas penghayatan terhadap petunjuk Al-Quran-Sunnah tentang politik.

Dalam skala kecil, coba saja para ustadz bertanya kepada para jamaah di masjid atau majelis taklim, “tahukah mereka apa  tugas dan wewenang Kepala Daerah (Gubernur, Walikota atau Bupati)?” “Tahukah mereka mengapa harus dilakukan Pilkada? Apalagi kalau pertanyaannya seperti ini, “Apakah Islam mengatur tentang masalah Kepala Daerah?” “Di manakah posisi Gubernur dan Walikota/Bupati dalam struktur pemerintahan Islam?” Atau bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepada para ustadznya.

Karena itu, kita bisa jadi kesulitan dalam menjawab pertanyaan: “Bagaimana hukum memilih Gubernur menurut Islam?”  “Bagaimana hukum Golput”, dan seterusnya. Kesulitan itu belum tentu karena Ustadz tidak tahu, namun bisa jadi sulit untuk diterangkan manakala banyak jamaah yang sebenarnya belum paham tentang hakikat kepala daerah, apalagi dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah.

Kondisi ini menyebabkan umat Islam seringkali diposisikan sebagai  “komoditas suara” yang siap digarap. Ditambah dengan kondisi ekonomi sebagian besar umat Islam yang masih serba sulit, semakin krusial pula posisi uang di masyarakat.  Dan pada akhirnya kondisilah yang memaksa sebagian umat Islam umat tidak lagi berfikir siapa yang layak, tapi siapa yang membantu menyambung hidup dialah yang dipilih? Sehingga “politik transaksional” pun dianggap sebagai langkah kotor yang relevan.

Di sisi lain, saat ini pada umumnya ormas Islam tengah mengalami krisis kemandirian. Kemandirian tersebut paling tidak pada dua hal, yaitu kemandirian ekonomi dan kemandirian politik. Pertama, kemandirian secara ekonomi menjadi hilang sebab berkelindan dengan persoalan krisis keteladanan untuk melakukan pengorbanan. Kemapanan sebagian individual para pengurus dan jamaah saat ini tidak berkorelasi dengan kemapanan organisasi secara kolektif. Persoalan pengorbanan (infaq) dalam ormas tidak ditentukan oleh mapan tidaknya individu, tetapi dari semangat dan kemauan. Alfanya semangat berkorban inilah yang menyebabkan tradisi berinfaq di ormas Islam dikhawatirkan menjadi nihil. Sebagai pelarian dikhawatirkan sebagian jamaah dan atau elitnya yang “menjajakan” ormas Islam kepada pihak luar.

Praktek seperti itu tentu saja sangat tidak diharapkan, namun pada dasarnya ada kebutuhan mendesak, yaitu terpenuhinya biaya operasional organisasi. Karenanya, seringkali motif mencari dana kepada pihak luar disebabkan oleh dua hal yaitu kebutuhan organisasi yang tidak tercukupi, dan motif lain adalah karakter dari orang-orangnya. Karakter meminta-minta tentu sangat berbahaya sebab menjadikan organisasi tidak produktif dan cenderung mengandalkan pihak luar.

Indikasi paling rawan masuknya intervensi atas ketidakberdayaan para pengurus dalam konteks kemapanan secara ekonomi adalah dimana musyawarah akan dilaksanakan. Dari mulai Muktamar hingga musyawarah di bawahnya, seringkali menjadi target bagi penguasa yang berkepentingan untuk melanggengkan kekuasannya, atau paling tidak membutuhkan letigimasi politik. Bagi partai politik, Musyawarah ormas Islam merupakan target untuk meningkatkan suara di setiap Pemilu dan pilkada dan atau Pemilu dan pilkada.

Proses kerawanan terjadi jika ada indikasi kelemahan kader Ormas Islam sehingga dengan mudah membuat kontrak politik dengan berbagai kompensasi yang ditawarkan. Proses tawar menawar di sini kemudian dimulai, bagi kader Ormas yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan dana untuk merebut jabatan Ormas sehingga dapat “membayar” komitmen politiknya untuk mengarahkan Ormas tersebut untuk menjadi bagian dari kekuatan politik atau pendukung penguasa. Syukurlah tidak semua elit dan anggota bisa melakukan hal ini, tetapi tidak menutup mata bahwa ada di antaranya yang memang tergoda dan masuk “perangkap”. Jika di tingkat pusat lebih steril namun di level bawahnya justru keropos sehingga mudah tergoda, begitupun sebaliknya.

Pendidikan Politik

Kurang terdidiknya sebagian besar umat Islam secara politik, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan kelompok dan pribadi dari para elite politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka sebagai pribadi, apalagi kehidupan mereka sebagai umat Islam. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Secara teoritis pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Pendidikan politik meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Di samping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.

Dengan demikian dalam prakteknya pendidikan politik memiliki tiga tujuan; Pertama, membangun pengetahuan politik (political knowledge). Kedua, menumbuhkan kesadaran politik (political awareness) serta Ketiga, partisipasi politik (political participation). Pembangunan pengetahuan politik dilakukan melalui metode tidak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran dan kursus politik serta sejenisnya. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dua metode; dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, akan terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu —secara sukarela dan aktif— dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Pendidikan politik yang efektif akan menyiapkan umat Islam sebagai anak bangsa yang siap untuk menggeluti persoalan sosial dalam medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Sehingga mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri sebagai muslim secara munfarid (individu) maupun ummah (bangsa). Pendidikan politik inilah yang mentransfer nilai-nilai dan ideologi politik dari generasi ke generasi, dimulai dari usia dini dan terus berlanjut sepanjang hayat. Dalam konteks inilah kita dapat memahami mengapa Nabi saw. di usia muda sudah dilibatkan oleh Abu Thalib dalam menangani persoalan-persoalan masyarakat Quraisy. Ingat peristiwa perbaikan Kabah, pada saat para elit suku Quraisy berdebat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, Muhammad dapat menyelesaikan masalah tersebut dan mampu memberikan keputusan secara adil. Padahal ketika itu Muhammad berumur 35 tahun atau 5 tahun sebelum nubuwwah. Hemat kami, beliau bersedia mengambil peran itu secara sukarela dan aktif—padahal peran itu mengandung resiko ketika pendapatnya justru semakin memperkeruh suasana—karena beliau sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran politik.

Demikian pula Nabi saw. dan para sahabat senior seringkali “melibatkan” para sahabat muda dalam setiap pengambilan kebijakan politis, seperti Ali bin Abu Thalib. Ingat peristiwa Ali bersedia tidur di kamar Nabi untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah Nabi saw. Hemat kami, Ali bersedia mengambil peran itu secara sukarela dan aktif—padahal peran itu mengandung resiko—karena Ali sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran politik. Kalau ceritanya mau dilanjutkan, ketika itu Ali sudah tidak perlu bertanya lagi kepada Nabi saw.: apa dalilnya “boleh mengelabui?” dan Ali tidak meminta untuk bersikap golput ketika ia tahu peran itu sangat berbahaya. Demikian pula ia bersedia menerima mandat dari Nabi saw. untuk mengelola kota Madinah, saat ditinggalkan oleh Nabi saw.

Lain lagi ceritanya dengan Usamah bin Zaid. Waktu terjadi perang Uhud, Usamah bin Zaid datang ke hadapan Rasulullah beserta serombongan anak-anak sebaya, putera-putera para sahabat. Mereka ingin turut jihad fi sabilillah. Sebagian mereka diterima oleh Rasulullah dan sebagian lagi ditolak oleh beliau, karena usia mereka yang masih sangat muda. Usamah bin Zaid termasuk kelompok anak-anak yang tidak diterima. Karena itu Usamah pulang sambil menangis. Dia sangat sedih tidak diperkenankan turut berperang di bawah panji Rasulullah.

Coba kita renungkan, mengapa anak sebelia Usamah “ngotot” ingin dilibatkan dalam jihad dan merasa sedih pada saat keinginginannya ditolak oleh Nabi saw.? Hemat kami, karena ia sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran politik. Meski ditolak, toh tetap ia dapat memahami kebijakan Nabi saw.

Sementara dalam perang Khandaq, Usamah bin Zaid datang pula bersama kawan-kawannya anak-anak remaja putera para sahabat. Usamah berdiri tegap di hadapan Rasulullah supaya kelihatan lebih tinggi, agar beliau memperkenankannya turut berperang. Rasulullah mengetahui “tekad membaja” Usamah. Karena itu beliau mengizinkannya. Usamah pergi berperang menyandang pedang, jihad fi sabilillah. Ketika itu dia baru berusia lima belas tahun.

Bahkan, pada tahun ke 11 H. Ketika Rasulullah mengeluarkan surat Perintah untuk memerangi Romawi. Beliau mengangkat Usamah sebagai panglima perang—padahal ketika itu berusia 17 tahun—sementara pasukannya terdiri atas para sahabat senior baik secara usia maupun “jam terbang” dalam bertempur, antara lain Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khatthab, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abu ‘Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat-sahabat senior lainnya.

Kebijakan Nabi saw. tentang pengangkatan Usamah bin Zaid sempat menuai protes justru dari para sahabat senior. Kesediaan Usamah mengambil peran itu secara sukarela dan aktif—padahal peran itu cukup beresiko—menunjukkan bahwa Usamah sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran politik sejak usia muda.

Contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari sejumlah peran yang “dimainkan” oleh para sahabat muda, untuk menunjukkan bahwa Nabi saw. telah membangun pengetahuan politik (political knowledge), menumbuhkan kesadaran politik (political awareness) serta partisipasi politik (political participation) bagi para sahabat untuk menyiapkan mereka sebagai umat Islam yang siap untuk menggeluti persoalan sosial di medan kehidupan dalam bentuk atensi dan partisipasi, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kesempatan yang mungkin mereka bisa menunaikan hak dan kewajibannya. Sehingga mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnya untuk kemudian membelanya dan dengannya mereka wujudkan cita-cita diri sebagai muslim secara munfarid (individu) maupun ummah (bangsa).

Lebih jauh lagi, pendidikan politik dari segi maknanya merupakan upaya untuk membangun kesadaran umat Islam akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga masyarakat semakin mampu memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu dan pilkada dan pilkada dalam tataran ideologis, sehingga mampu menentukan pilihannya secara tepat dan sadar (rational voters).

Dilihat dari segi tujuannya, pendidikan politik lebih menekankan pada upaya menumbuhkan kesadaran (conciousness) kritis dari dalam individu muslim terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan umat Islam serta penerapan hak-hak sipil dan politiknya di masyarakat. Kemudian juga membantu pemilih memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan pemerintahan, terutama prinsip-prinsip pokok demokrasi perwakilan, partai politik, pemilu dan pilkada  serta terakhir adalah mendorong pemilih memiliki kesadaran berpolitik yang memadai sehingga mampu menentukan pilihan-pilihan politiknya secara sadar dan jelas dalam pemilu dan pilkada.

Butuh Proses Perjuangan dan Pengorbanan

Fenomena yang terjadi di lingkungan kita, pendidikan politik yang ada hanyalah menjelang pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden serta proses turunannya sampai pilkada baik di kabupaten/kota maupun di propinsi. Proses pendidikan politik itu pun proses pendidikan politik dalam arti yang sempit, bahkan bisa dikatakan pendidikan untuk memilih, mengajak dan mengarahkan tanpa memberikan “ruang pencerahan” agar umat dapat memahami dengan akal pikirannya yang jernih hujjah: mengapa harus terlibat dalam pemilihan atau mengapa tidak terlibat. Sehingga umat dalam menentukan pilihan politiknya, benar-benar didasari atas kesadaran ilmu, bukan hanya bersifat sementara, sesaat dan sangat pragmatis. Idealnya pendidikan politik yang harus diterapkan adalah dalam arti pendidikan kebijakan, pendidikan partisipasi warga, serta sifatnya ideologis dan abadi serta meresap sampai menjiwai dalam perspesinya.

Tanpa pendidikan politik yang memadai, akhirnya individu muslim dan mayoritas umat Islam sebenarnya tidak tahu menahu tentang Pemilu dan pilkada, tidak memiliki alasan jelas mengapa harus memilih dalam Pemilu dan pilkada dan siapa yang harus mereka pilih. Mereka berpartisipasi dalam Pemilu dan pilkada hanya karena ikut-ikutan, karena dimobilisasi dan karena merasa merupakan kewajiban formal sebagai warga Negara. Demikian pula ketika mereka bersikap memilih untuk tidak memilih alias golput, mereka juga tidak memiliki alasan jelas mengapa sikap itu yang harus mereka pilih. Dalam konteks inilah para ustadz, mubalig, ulama secara individu maupun dalam bingkai ormas Islam memiliki peran dan tugas. Karena para ustadz dan ormas tentu mempunyai jamaah atau pengikut yang luas sekali, karena kebanyakan ormas bersifat keagamaan dan sosial. Proses pendidikan politik melalui ormas ini, jamaah/pengikutnya kecenderungan akan mentaati pimpinannya dan akan terus menyimpan dalam memori kepatuhannya, sehingga dalam menapaki realitas kehidupan, masyarakat akan memiliki pandangan positif terhadap politik dan dapat berperilaku politik dengan bijak dan baik.

Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukan bahwa pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan oleh semua pihak dan menjadi tanggungjawab umat Islam. Melalui prinsip-prinsip universal dan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan, menumbuhkan nilai dan keberpihakan dan mewujudkan kecakapan warga sebagai individu muslim maupun sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian, menjelang perhelatan politik, baik itu pilkada serentak di tahun 2018 maupun Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif pada tahun 2019 serta menilik dan merefleksikan proses berbangsa dan bernegara serta berdemokrasi masa lalu dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, tidak ada salahnya semua elemen melakukan upaya pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, akan lebih baik jika terjadi koordinasi dan sharing tanggungjawab secara proporsional, sehingga pendidikan politik dapat meng-cover semua elemen dan segmen masyarakat. Namun perlu dicatat, bahwa semua itu butuh proses perjuangan dan pengorbanan.

By Amin Muchtar, Sigabah.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *