Masih ingatkah ulasan sigabah.com tentang keterpaksaan “Bandung 1” (Walikota Bandung) dan “Bogor 1” (Walikota Bogor)? Setelah sukses “memaksa” Kang Emil agar “terpaksa”, tak lama kemudian para tokoh dan umat Syiah mengapresiasi Kang Emil.

“Bandung benar² JUARA. Persibnya Juara. Walikotanya ‘Juara’ memberi contoh memimpin dgn konstitusi. @BimaAryaS hrs belajar ke @ridwankamil.” Tulis Syamsuddin Baharuddin, Ketua Umum PP IJABI, di akun twitternya.

“Pak @ridwankamil berhasil menunjukkan komitmennya m’jadi pemimpin semua golongan tanpa diskriminasi. Moga terwujud impian Bandung Kota HAM.” Tuturnya.

“Meski ditentang sekelompok kecil intoleran, Asyura sukses diadakan di Stadion Persib Bandung. Terimakasih Walikota & Kapolrestabes Bandung,” terang IJABI melalui akun twitternya, @ijabipp

Sementara terhadap “keterpaksaan” Kang Emil, salah seorang pengurus IJABI, berkomentar: “Saya tdk yakin Kang Emil dlm posisi ‘terdesak’ saat pertemuan itu.”

Beragama komentar apresiasi dari pihak Syiah, sebagaimana terbaca di atas, sekilas menunjukkan bahwa diizinkannya peringatan tersebut bukan karena “keterpaksaan” Kang Emil, namun karena memang Kang Emil berkomitmen menjadikan Bandung sebagai Kota HAM. Lantas siapa yang dapat dipercaya, apakah Kang Emil sebagai pihak yang merasa “terpaksa” ataukah Syiah sebagai pihak yang “memaksa”?

“Dalam hidup saya ada persimpangan-persimpangan emergensi yang saya terpaksa harus memutuskan. Tapi Allah Maha Tahu isi hati saya. Pada akhirnya kebenarannya saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta’ala. Saya tidak menyukai Syiah,” ujar Kang Emil.

Catatan saya mengenai “keterpaksaan” di atas terpaksa saya buka kembali mengingat manuver terselubung pihak syiah di balik beberapa “bendera” komunitas, baik lintas agama maupun pegiat HAM,  yang berupaya mendesak agar “keterpaksaan” Kang Emil itu menjadi permanen.

Ingatlah hari Kamis, 3 Desember 2015 yang lalu. Berlindung di balik forum lintas agama dengan nama “Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang” (FLADS), perwakilan Syiah IJABI dan Ahmadiyyah (JAI) turut serta mendampingi beberapa orang perwakilan deklarator FLADS dari unsur NU, Muhammadiyah, GKI, PGPK, Keuskupan, dan Budha, untuk menemui Kang Emil di balai kota. Saat itu, Kang Emil didampingi oleh Bapak Dadang Gantina, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Bapak Tatang Muhtar, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

Pertemuan di Kamis sore itu merupakan yang pertama setelah Kang Emil menjadi Walikota Bandung. Beberapa kali FLADS mengundangnya untuk hadir di acara FLADS dan meminta kesempatan bertemu, namun belum terlaksana. Kang Emil menginginkan pertemuan dengan FLADS bisa rutin setiap bebarapa bulan. Beliau meminta Bidang Kesra untuk mengaturnya.

Dalam pengantarnya, Kang Emil menyampaikan bahwa kebhinekaan merupakan jatidiri Bangsa Indonesia yang harus terus kita rawat dan pertahankan sampai kapan pun. Beliau prihatin atas intoleransi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Bandung. Kang Emil beritikad mengatasinya dan berharap energi masyarakat diarahkan untuk merencanakan hal produktif seperti pendidikan dan pengembangan kota.

Dalam kesempatan tersebut, unsur-unsur FLADS menyampaikan penghargaan, masukan, keluhan, dan harapan khususnya terkait kehidupan beragama dan berkeyakinan. Saat ini masih terjadi pelarangan perayaan keagamaan oleh masyarakat yang berbeda keyakinan. Dalam keadaan itu, aparat pemerintah dirasa melakukan pembiaran. Perayaan terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pengurusan ijin pendirian rumah ibadah masih sulit dan aparat terkesan tidak membantu. Terkait sikap mayoritas tokoh Islam di Bandung terhadap Syiah, yang dianggap intoleransi oleh pihak FLADS, Kang Emil juga diharapkan mempertemukan dua tokoh berpengaruh yang juga warga Bandung. Saling pengertian di antara mereka diharapkan akan meredakan ketegangan tersebut.

Kang Emil menyampaikan bahwa tanggal 9 Desember 2015 kota Bandung akan menerima sertifikat Bandung sebagai Kota HAM dari PBB. Hal ini terkait dengan dideklarasikannya Bandung sebagai kota HAM di bulan April 2015. Ini tidak berarti urusan HAM di Bandung sudah selesai, tetapi menjadi komitmen Bandung untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga serta menerapkan standar pelayanan berbasis HAM. Untuk mengimplementasikannya, di tahun 2016 pemerintah kota akan menerbitkan PERDA HAM yang mengatur secara rinci penghargaan terhadap HAM dalam keseharian masyarakat. PERDA tersebut akan menjadi acuan dan dasar hukum bagi pemerintah, industri, dan masyarakat dalam menunjukkan dan menerapkan penghormatan HAM bagi setiap orang, seperti anak kecil, perempuan, dan disabilitas. Itu juga akan menjadi referensi dalam memperhatikan dan melindungi hak asasi masyarakat seperti hak untuk beribadah. Dipelopori oleh Bandung, semangat penegakan HAM ini diharapkan akan menyebar ke kota-kota lain di Indonesia.

FLADS menyampaikan penghargaan dan dukungan total bagi komitmen Pemerintah Kota untuk menjadikan Bandung Kota HAM. Khusus dalam menyambut pemberian sertifikat oleh PBB, dukungan dari umat akan dinyatakan dalam bentuk pernyataan tertulis oleh masing-masing unsur maupun sebagai kesatuan. Dukungan itu akan menjadi semangat yang memantapkan langkah pemerintah dalam mengusahakan  penghargaan dan pemenuhan HAM bagi warga Bandung.

Apakah dalam pertemuan di Balai Kota itu Kang Emil tidak tahu bahwa di situ terdapat unsur syiah IJABI? Bukankah Kang Emil telah menyatakan: “Pada akhirnya kebenarannya saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta’ala. Saya tidak menyukai Syiah.”

Ataukah Kang Emil memang sudah tahu, hanya saja beliau kembali “terpaksa” menerima perwakilan IJABI karena dianggap sebagai bagian dari FLADS, seperti halnya keterpaksaan beliau memberikan izin kepada IJABI untuk menggelar acara peringatan hari Asyura Syiah di Stadion Persib pada hari Jumat (23/10/2015) lalu karena alasan keamanan.

Agar Kang Emil tidak selalu “tersandera dengan keterpaksaan”, tampaknya usulan agar Kang Emil mempertemukan dua pihak di antara “pemilik rumah Islam”, layak diwujudkan, sehingga Kang Emil tidak terpaksa memutuskan siapa “pemilik rumah Islam” sesungguhnya. Dengan cara itu pula Kang Emil dapat berpikir jernih ajaran (believe) mana yang menjadi pemicu in-toleransi.

Untuk itu, Kang Emil dapat memperluas forum pertemuan ini dengan melibatkan institusi keagamaan yang lebih kompeten, seperti Kemenag dan MUI, selain juga ormas-ormas Islam lain yang lebih banyak jumlahnya di luar NU dan Muhamadiyyah.

Tak lupa juga ada baiknya jika Kang Emil menyarankan kepada pihak-pihak yang selama ini berada di luar “rumah Islam”, baik pegiat HAM maupun lintas agama (di luar Islam), untuk turut serta “mendengarkan”  bagaimana syiah menistakan para sahabat Nabi Muhammad, yang mereka itu dihormati dan dijunjung tinggi oleh umat Islam atas peran besar mereka dalam mengukir sejarah kegemilangan Islam. Dengan begitu, komunitas pegiat HAM dan forum lintas agama akan tahu siapa yang sesungguhnya toleran dan siapa pula yang in-toleran.

Untuk tujuan mulia itu, mari kita kawal Kang Emil, karena saya yakin Kang Emil dan warga masyarakat kota Bandung ingin hidup dengan aman dan tenteram secara sukarela tanpa “keterpaksaan”. Semoga saja usulan kongkrit ini dapat menjaga Kang Emil dari kehilangan logika dalam berpikir, sehingga tidak “terpaksa” untuk menyatakan: “Saya Sunni, dan saya tidak suka Syiah.”

By Amin Muchtar, sigabah.com/beta