Gerakan Melawan Jokowi

Banyak orang tak tertarik bicara siapa capres penantang Jokowi di Pilpres 2019. Sebagian mereka boleh jadi tak tahu siapa capres-cawapres rival Jokowi-Ma’ruf Amin. Kebangetan juga ya? Mereka hanya tertarik “Pokoknya 2019 Ganti Presiden”.

Rasionalitas mulai menyentuh sisi emosi. Ada rasa kecewa yang teramat besar dan luar biasa kepada Jokowi sebagai kepala negara. Meski demikian, mereka tetap sadar perlunya taat pada aturan.

Sadar atau takut? Beda-beda tipis.

Buktinya? Pertama, pergantian presiden mereka suarakan untuk tahun 2019. Melalui mekanisme demokrasi yaitu pilpres. Pergantian tidak di luar mekanisme itu. Mereka tidak ingin Jokowi turun di tengah jalan. Harus sampai 2019. Ini bukti bahwa mereka menghormati undang-undang dan tidak makar. Mengapa harus ditakuti?

Ada sejumlah elit yang menuduh bahwa deklarasi #2019GantiPresiden itu makar. Ada yang bilang itu mengancam keamanan nasional. Ada juga yang menghawatirkan akan seperti di Suriah. Waduh… analoginya kejauhan.

Hampir dipastikan semua opini itu datang dari kubu Jokowi. Atau malah juru bicara Jokowi. Dengan narasi ini, lalu mereka bisa membangun alasan deklarasi #2019GantiPresiden itu harus dilarang, diadang, dan dipersekusi.

Mengapa mereka ngotot melarang deklarasi #2019GantiPresiden? Apa karena panik? Besar kemungkinan. Dan itu bisa dipahami. Dari mana melihatnya? Survei Median bulan Maret bahwa yang ingin ganti presiden 46,37%. Tetap
Jokowi 45,22%. Bulan Juli ada tren kenaikan. Yang ingin ganti presiden 47,90%. Dan yang ingin tetap Jokowi angkanya turun jadi 44,10%.

Begitu juga survei LSI Denny JA terhadap mereka yang mengenal tagar #2019GantiPresiden. Bulan Mei yang setuju ganti presiden 49,8%. Bulan Juli mengalami kenaikan jadi 54,4%.

Membaca data ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pengadangan dan mempermasalahkan deklarasi
#2019GantiPresiden tidak ada urusannya dengan kekacauan atau makar. Tapi murni soal isu politik. Gerakan #2019GantiPresiden bisa jadi tsunami buat Jokowi.

Menyoal kegaduhan, rakyat yang jernih mesti bisa berpikir sebenarnya yang bikin gaduh itu deklarasi, atau persekusi? Apakah kalau tidak ada pengadangan, akankah ada bentrokan? Seandainya aparat netral, mungkinkan dua kubu akan berhadapan dan terjadi benturan?

Ketika ada sweeping terhadap pemakai kaos #2019GantiPresiden di jalan-jalan, tidakkah ini tindakan anarkis dan melanggar hukum? Jika boleh rakyat bertanya: di mana aparat? Bertindakkah? Seandainya yang di-sweeping itu pemakai kaos #Jokowi2Periode atau #JokowiTetapPresiden, apakah aparat dan pendukung Jokowi diam?

Dua pertanyaan di atas mesti dijawab dengan nurani kebangsaan. Ini bukan soal siapa mendukung siapa. Tidak terlalu penting bagi rakyat. Ini soal keadilan hukum dan hak berpolitik.

Makar atau tidak itu ukurannya Undang-Undang. Bukan opini atau persepsi.

Jika syarat makar terpenuhi, aparat berhak memburu dan menangkap mereka yang dianggap makar. Demi keamanan nasional. Tapi, kalau yang memburu itu ormas atau preman bayaran yang disewa dari luar daerah, itu lain ceritanya. Bukan undang-undang dan aturan yang dipakai, tapi premanisme politik. Jika ini terus terjadi, tak menutup kemungkinan akan memicu konflik horizontal. Siapa yang rugi? Rakyat! Anak bangsa ini yang rugi.

Aksi Massa 2019GantiPresiden

Suasana aksi 2019GantiPresiden, Minggu (26/8/2018) (Foto: Dok. Polda Jatim)

Kedua, kelompok yang ingin ganti presiden tidak melakukan tindakan anarkis. Tindakan yang melanggar aturan, baik Undang-Undang Pidana, maupun PKPU. Tidak membakar dan melakukan pengrusakan. Justru yang bakar ban adalah kelompok yang rumornya disewa untuk menghadang.

Bawaslu bilang bahwa deklarasi “Ganti Presiden” itu bukan kampanye, tapi ekspresi berpendapat. Sah-sah saja. Nah loh… Seperti juga deklarasi ‘Jokowi2Periode” yang lahir lebih awal, yaitu 1 Desember 2017. Atau “2019TetapJokowi” yang muncul di bulan maret 2018 sebagai reaksi terhadap #2019GantiPresiden. Tak ada bedanya. Sama-sama bentuk ekspresi dalam pilihan politik. Asyik bukan?

Keduanya tak melanggar hukum. Punya hak yang dijamin undang-undang untuk berkumpul dan berekspresi. Lalu, kenapa harus diributkan? Kayak kurang kerjaan aja.

Ngabalin bilang Deklarasi #2019GantiPresiden itu mengacaukan masyarakat. Makar katanya. Oh ya? Kok Ngabalin yang menyimpulkan makar? Apakah kalau deklarasi “Jokowi2Periode” atau “2019TetapJokowi” tidak mengacaukan masyarakat? Kok beda? Aya Aya wae. The way you see depends on where you stand.

Kalkulasi politiknya, jika persekusi terhadap deklarasi “Ganti Presiden’ terus berlanjut, justru akan merugikan pihak Jokowi sendiri. Akan terbentuk persepsi rakyat bahwa Jokowi represif.

“Itu cara menusuk Jokowi dari belakang,” kata Abu Rizal Bakrie. Salah seorang pendukung Jokowi. Keprihatinan juga datang dari Akbar Tanjung, politikus kawakan Golkar.

2019, lawan berat Jokowi sesungguhnya bukan Prabowo. Elektabilitas Jokowi selalu di atas 50% ketika dirivalkan dengan Prabowo. Dengan catatan, belum ada kampanye dan adu gagasan. Tim Jokowi tahu persis, sadar dan sengaja mendorong Prabowo untuk maju sebagai lawan Jokowi. Pede banget.

Lawan berat Jokowi justru kelompok “Ganti Presiden”. Mereka adalah ABJ (Asal Bukan Jokowi). Mereka jauh lebih militan. Sebab, motivasi gerakannya adalah moral. Bukan gerakan politik partisan. Terbukti, pemilih ganti presiden angkanya selalu lebih tinggi dari mereka yang ingin Jokowi tetap presiden.

Di kelompok ini ada Habib Rizieq dan komunitas 212, ada Neno Warisman, ada Sarwan Hamid dan sejumlah jenderal purnawiran, ada juga Rocky Gerung dan sejumlah akademisi, ada Ratna Sarumpaet dan para aktivis LSM lainnya. Ada

Rizal Ramli, Faesal Basri, Kwiek Kian Gie, Fuad Bawazier, dan para ekonom yang lain.

Kepada kelompok ini, komunikasi politik Jokowi seringkali buruk. Menggunakan kekuasaan yang justru dipersepsikan sebagai tindakan represif. Memukul, bukan merangkul. Dan terbukti selama ini tidak efektif. Rakyat justru semakin tak simpatik.

Jika gelombang perlawanan kepada Jokowi terus membesar, ini justru bisa menjadi kuburan bagi Jokowi di Pilpres 2019. Jokowi bukan kalah dari Prabowo, tapi Jokowi kalah dari dirinya sendiri karena tak mampu merespon situasi politik dengan cerdas dan elegan.

Beda jika komunikasi politik Jokowi berubah. Merangkul, bukan memukul. Orang-orang yang berada di seberang diajak bicara dan melakukan negosiasi. Win-win solusion. Hasilnya kemungkinan akan beda.

Pada umumnya, orang Indonesia jika diajak bicara dan dihargai, seringkali perasaannya lebih dominan dari rasionya.

Ini yang nampaknya tak dilakukan secara tepat oleh tim Jokowi. Akibatnya, kelompok-kelompok ABJ semakin tumbuh subur dan melakukan perlawanan all out untuk tumbangkan Jokowi di 2019.

sigabah.com | kumparan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *