Bursa Cawapres dan Strategi Pilkada DKI demi Kalahkan Jokowi

Kurang dari sebulan dibukanya masa pendaftaran calon presiden (capres) dan (calon wakil presiden) pada 4 Agustus, elite partai politik (parpol) mulai bergerilya menentukan arah koalisi untuk Pilpres 2019. Joko Widodo (Jokowi) sebagai incumbent masih menjadi satu-satunya bakal capres yang sudah resmi diumumkan oleh PDIP, sementara parpol lain masih belum jelas keputusannya.

Lawan-lawan politik Jokowi pastinya sangat berhitung menuju Pilpres 2019. Apalagi mengingat tingkat elektroral Jokowi yang mantap pada kisaran 50 persen. Lingkara Survei Indonesia (LSI) Denny JA berdasarkan survei terbarunya pada 28 Juni-5 Juli 2018 bahkan menyatakan, elektabilitas Jokowi pascapelaksanaan Pilkada 2018 cenderung mengalami kenaikan.

Peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby mengatakan dari hasil surveinya, ada kenaikan elektoral Jokowi sebesar 49,30 persen dari Mei yang sebesar 46 persen. “Kenaikan tidak terlalu signifikan efek pilkada dengan tren kenaikan Jokowi. Kenaikan Pak Jokowi lebih pada kinerja yang cenderung dinilai baik oleh masyarakat dan lawan Jokowi yang tidak mampu menandingi,” kata Alfaraby, Selasa (10/7).

Kesimpulan survei ini, tambah dia, ada kenaikan elektabilitas jokowi setelah pilkada. Sedangkan, elektabilitas penantang Jokowi cenderung stagnan setelah pilkada pada Juli di angka 45,2 persen.

Selain kenaikan elektabilitas Jokowi dan stagnannya penantang Jokowi, Adjie menyebut angka mereka yang belum menentukan pilihan (undecided voters) cenderung turun. Namun, pemilih yang masih bisa berubah (swing voters) cenderung naik. “Undecided voters turun dari 9,3 persen di Mei menjadi 5,5 persen di Juli. Sedangkan swing voters di angka 37 persen,” ungkapnya.

Walaupun undecided voters cenderung mengecil pada Juli tinggal 5,5 persen, Alfaraby menyebut Jokowi atau lawan Jokowi perlu waspada karena angka swing voters justru meningkat. “Pemilih yang mungkin mengubah pilihannya 37 persen berarti peta pilpres sekarang masih sangat dinamis, karena swing voters masih belum menentukan pilihan,” terang Alfaraby.

Signifikannya angka swing voters membuat Jokowi tidak boleh salah memilih cawapres. Sudah barang tentu, cawapres terpilih harus bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi yang bisa dibilang belum aman.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan bahwa Presiden Jokowi tinggal mematangkan nama-nama yang akan diajak untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun, Jokowi masih membutuhkan waktu agar nama yang akan diambilnya nanti sebagai pendamping tidak salah.

“Ya kan masih waktunya masih kurang lebih satu bulan. Dinamikanya bisa naik turun. Yang pasti namanya sudah ada,” kata Puan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Senin (9/7).

Jokowi pun sudah menemui Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Ahad (8/7) malam. Salah satu yang dibahas keduanya dalam pertemuan yang dilakukan hampir dua jam tersebut membahas mengenai Pilpres 2019.

“Beberapa hal strategis dibahas terkait hasil kunjungan presiden Bank Dunia, persiapan Asian Games, berbagai agenda strategis bangsa dan negara, termasuk pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden”, kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (9/7).

Jokowi dan PDIP pernah berjanji bahwa dirinya akan mengajak parpol koalisi pendukungnya dalam pemilihan cawapres. Namun, sepertinya Jokowi tidak akan memilih cawapres dari kalangan parpol mengingat hampir semua parpol pendukung Jokowi menyorongkan calonnya masing-masing.

Jika harus memilih cawapres dari kalangan parpol, sudah pasti calon dari PDIP menjadi prioritas dan itu akan membuat parpol lain cemburu. Sementara, memberikan kursi cawapres bagi kader parpol lain itu artinya memberikan tiket menuju Pilpres 2024 di luar kader PDIP.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengisyaratkan, dalam waktu dekat, Jokowi akan mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019. Ia mengungkapkan, cawapres yang akan diumumkan Jokowi akan membuat gempar Indonesia.

Ia meyakini cawapres Jokowi merupakan pendamping yang hebat dan bakal diterima dengan senang hati oleh partai koalisi. “Itu tokoh yang cocok bagi Indonesia 2019 -2024 tanpa membedakan ini adalah tokoh yang profesional baik dari partai politik maupun nonpartai,” kata Johnny di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (9/7).

‘Cawapres Jokowi akan Gemparkan Indonesia’

Strategi Lawan Jokowi

Bagaimana dengan lawan Jokowi? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memang sepertinya tetap akan maju untuk melawan Jokowi di Pilpres 2019. Sama seperti Jokowi, Prabowo tinggal mencari cawapres dan kemungkinan akan berasal dari parpol koalisinya lantaran Gerindra tidak bisa leluasa memilih sendiri cawapres untuk Prabowo.

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, menyebutkan penetapan cawapres untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, seperti bermain catur. Mereka akan melihat dulu siapa cawapres dari pejawat Jokowi.

“Belum, semuanya tergantung Jokowi kok. Ya ngapain, kita kan kayak main catur, musuh dulu jalan baru kita lawan,” kata Desmond di Mapolda Metro Jaya, Senin (9/7).

Sama seperti Jokowi yang mengklaim bahwa sudah mengantongi nama untuk menjadi pendamping pada Pilpres 2019, Desmond juga menuturkan, Prabowo juga sudah mengantongi setidaknya lima nama untuk menjadi cawapres pendamping Ketum Partai Gerindra itu.

Belakangan Partai Demokrat yang selama ini mengklaim sebagai parpol penyeimbang diketahui menginginkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres di Pilpres 2019. AHY pun disebut-sebut akan berpasangan dengan Prabowo, meski sepertinya Prabowo kurang sreg bersanding dengan putra sulung Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Untuk melawan Jokowi, tidak cukup mencari cawapres yang tepat untuk Prabowo. Namun juga, bagaimana strategi melawan Jokowi.

Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, PKS berusaha keras menghindari calon tunggal pada Pilpres 2019. Oleh karena itu, Sohibul memberikan isyarat PKS tidak akan bergabung ke kubu koalisi pendukung Jokowi.

“Karena kecenderungannya kalau kita semua dukung Pak Jokowi maka akan ada calon tunggal, PKS berusaha mencari pasangan lain, sebab kalau PKS ikut juga ke Jokowi kemungkinan besar itu adalah calon tunggal dan itu tidak baik buat demokrasi kita,” ujar Sohibul usai halalbihalal dengan kader PKS di Kantor DPW PKS NTB, Jalan Lingkar Selatan, Mataram, NTB, Selasa (10/7).

Pilihan PKS menjadi lawan Jokowi membuat Sohibul menawarkan strategi bertarung di Pilpres 2019. Tawaran itu diberikan kepada koalisi potensial seperti PAN, Demokrat, PKB, dan pastinya Gerindra.

Saat bertemu dengan Wakil Ketua Partai Demokrat Syarief Hasan, Sohibul mengungkapkan sejumlah strategi. Salah satunya membentuk dua poros.

“Dalam pembicaraan saya dengan Pak Syarief Hasan sudah saya lontarkan, mungkin yang realistis lima partai di luar pemerintah ini bikin aja dua poros, tapi nanti di putaran kedua kita bekerja sama menjadi satu poros, idenya seperti itu,” ungkap dia.

Strategi yang diterangkan Sohibul itu mirip seperti apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Saat itu, ada dua poros di luar kubu pejawat Ahok-Djarot. Hasilnya, meski menang pada pilkada putaran pertama, Ahok kemudian kalah di putaran kedua setelah banyak suara AHY-Silvy kemudian berpindah ke kubu Anies-Sandi.

Apa yang terjadi saat ini juga mirip-mirip dengan suasana jelang Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Lawan pejawat belum akan mengumumkan siapa calonnya hingga hari terakhir pendaftaran calon ke KPU, sembari gerakan di medsos gencar menyerang pejawat lewat tagar-tagarnya. Menarik ditunggu eskalasi politiknya hingga 4 Agustus nanti.

photo
Mengukur Cawapres Terkuat Jokowi dan Prabowo

sigabah.com | republika.co.id

1 thought on “Bursa Cawapres dan Strategi Pilkada DKI demi Kalahkan Jokowi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *