Benarkah Pemerintah Tak Lagi Berutang untuk Tutup Utang?

Pada akhir Juni lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan bangga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 per Mei sudah positif. Artinya, pemerintah tak lagi membayar utang dengan menggunakan utang lainnya.

“Di akhir 2016, posisi defisit primer masih Rp110 triliun, namun pada Mei 2018 ini sudah positif 18,1 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Senin (25/6/2018).

Menurut Sri Mulyani, perbaikan di keseimbangan primer menggambarkan postur APBN 2018 memiliki tren positif. “Kesehatan APBN makin terlihat sangat nyata,” imbuh mantan Managing Director di Bank Dunia ini.

Berdasarkan publikasi APBN Kita, keseimbangan primer Indonesia bahkan sudah tercatat positif sejak April 2018, yakni sebesar Rp24,19 triliun. Catatan itu jelas perlu diapresiasi, pasalnya terakhir kali APBN membukukan keseimbangan primer yang positif adalah tahun 2011.

Pasca 2011, keseimbangan primer RI terus menerus mencetak defisit, dengan terparah pada tahun 2015 yakni mencapai Rp142,48 triliun.

Benarkah Pemerintah Tak Lagi Berutang untuk Tutup Utang?Foto: Tim Riset CNBC Indonesia

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan negara dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang. Jika nilainya masih defisit, maka artinya pemerintah harus berutang lagi untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo. Namun, jika nilainya positif, maka pemerintah mampu membiayai utang jatuh tempo dengan sumber penerimaannya sendiri.

Mengacu data yang positif tersebut, pemerintah menargetkan posisi keseimbangan primer dalam APBN 2019 tak lagi mengalami defisit. Dalam pembahasan kerangka kebijakan fiskal tahun 2019, pemerintah menargetkan bisa menjaga posisi keseimbangan primer di angka nol, bahkan menalami surplus.

“Keseimbangan primer menuju positif di angka nol, bahkan bisa positif Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (2/7/2018).

Pertanyaannya, apakah target pemerintah tersebut masuk akal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelusuri apa alasan keseimbangan primer Indonesia akhirnya bisa positif pada Bulan Mei 2018. Tim riset CNBC Indonesia membedah tiga komponen pembentuk keseimbangan primer, yakni penerimaan negara, belanja negara, dan pembayaran bunga utang.

Hasilnya, pada realisasi APBN sejak tahun 2015, terdapat perubahan pola penerimaan dan belanja negara yang dilakukan  pemerintah, terutama saat Sri Mulyani duduk di kursi Menteri Keuangan RI mulai akhir Juli 2016.

Benarkah Pemerintah Tak Lagi Berutang untuk Tutup Utang?Foto: Tim Riset CNBC Indonesia

Pertama, setelah penerimaan negara per Mei 2016 melambat sebesar -6,86% secara tahunan (year-on-year/YoY), hanya dalam selang setahun, performa itu berubah 180 derajat. Per Mei 2017, penerimaan pemerintah melesat 18,86% YoY. Kemudian, per Mei 2018 lalu penerimaan negara juga masih cukup kuat dengan pertumbuhan sebesar 16,02% YoY. Bahkan, dari bulan Januari-Mei 2018, pertumbuhan penerimaan dapat dijaga di atas 10% YoY untuk tiap bulannya.

Meningkatnya harga komoditas nampaknya menjadi berkah tersendiri bagi kas keuangan negara, terutama Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Per akhir Mei 2018, pendapatan PNBP mencapai Rp145 triliun atau 52,65% dari target APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers mengatakan, realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 17,39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari – Mei 2018,” kata Sri Mulyani, Senin (25/6/2018).

Kedua, di saat penerimaan melesat, pertumbuhan belanja justru melambat. Per Mei 2016, pertumbuhan belanja negara tercatat sebesar 13,41% YoY, namun per Mei 2017 pertumbuhannya direm menjadi 5,40% YoY. Hal itu tidak lepas dari adanya kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah hingga dua kali di awal kepemimpinan Sri Mulyani. Kemudian, pertumbuhan belanja pemerintah per Mei 2018 juga masih dapat dikendalikan, dengan pertumbuhan hanya sebesar 7,85% YoY, masih jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 2 tahun lalu.

Ketiga, meski keseimbangan primer tercatat menjadi positif pada bulan Mei 2018, namun kenyataannya pertumbuhan pembayaran utang pada periode Mei 2018 hanya sebesar 13,73% YoY, melambat dari pertumbuhan periode Mei 2017 sebesar 25,51% YoY. Sehingga, pertumbuhan komponen pembayaran utang ini nampaknya tidak berkontribusi banyak bagi surplus keseimbangan primer. Namun, jika pertumbuhan pembayaran utang bisa disamakan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, bisa jadi surplus keseimbangan primer menjadi lebih besar.

Surplus Keseimbangan Primer Patut Diapresiasi, Tapi…..

Dari ketiga analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa pendorong utama positifnya keseimbangan primer APBN adalah meningkatnya penerimaan negara yang cukup signifikan, sekaligus belanja negara yang agak ditahan oleh pemerintah.

Apabila pola belanja dan penerimaan negara seperti ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin pada akhir tahun ini dan tahun depan, keseimbangan primer APBN dapat membukukan surplus, mengulang prestasi 2011

Hanya saja perlu diingat, bahwa meroketnya penerimaan negara banyak disumbang oleh kenaikan harga komoditas, yang berarti amat tergantung dengan volatilitas harga komoditas global. Hal ini cukup rentan, apalagi saat pemerintah tidak mampu mengumpulkan pajak dari masyarakat secara maksimal. Hal ini jelas perlu menjadi perhatian pemerintah. Windfallsaat ini tidak boleh membuat pemerintah terlena.

Di sisi lain, belanja negara yang ditahan, apalagi belanja modal, bisa menyebabkan daya dorong perekonomian berkurang. Memang kontribusinya ke Produk Domestik Bruto hanya kurang dari 10%. Tapi, perlu diingat bahwa belanja pemerintah memiliki efek pengganda yang dapat menjadi stimulus bagi aktivitas perekonomian di sektor lainnya.

Jika ingin menjaga pola belanja yang “hemat”, ada baiknya menyasar pos-pos seperti belanja barang dan pegawai, khususnya efisiensi untuk keperluan perjalanan dinas, rapat, dan paket meeting.

TIM RISET CNBC INDONESIA

sigabah.com | cnbcindinesia.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *