Belanja Pemerintah Pusat meningkat 16,1% secara tahunan (year-on-year/YoY) ke angka Rp 938,8 triliun hingga akhir September 2018. Realisasi itu lantas mencapai 64,5% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.454,5 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada konferensi pers APBN KiTA hari ini Rabu (17/10/2018).

Setidaknya ada beberapa pos belanja pemerintah yang naik cukup kencang, yakni belanja lain-lain (71% YoY), bantuan sosial (46,9% YoY), subsidi (33,6% YoY), belanja barang (16,5% YoY), dan pembayaran bunga utang (14,5% YoY).

Berikut ulasan Tim Riset CNBC Indonesia terhadap perkembangan sejumlah pos belanja hingga akhir bulan lalu.

Pertama, untuk pos pembayaran bunga utang, pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga acuan nampaknya memiliki andil bagi naiknya pembayaran bunga utang.

Sebagai catatan, hingga akhir September 2018, pembayaran bunga utang sudah mencapai Rp197,8 triliun, atau mencapai 82,9% dari target APBN 2018.

Sepanjang tahun ini hingga akhir September, nilai tukar rupiah memang melemah nyaris 10%. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi cukup signifikan ini nampaknya berdampak pada bertambahnya beban pemerintah untuk membayar bunga utang (khususnya untuk utang luar negeri).

Kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) sebanyak 150 basis poin (bps) sejak Mei 2018 juga akhirnya mengerek suku bunga obligasi pemerintah, sehingga turut menjadi beban tambahan.

Kedua, kenaikan pos subsidi didorong oleh kenaikan subsidi energi yang mencapai 59,1% YoY ke angka Rp 92,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM & LPG naik 96,7% YoY ke Rp 54,3 triliun, sementara subsidi listrik tumbuh 25,2% YoY ke Rp 38,2 triliun.

BACA: Subsidi Solar & LPG Tembus Rp 54 T, Kuota BBM di APBN Jebol!

Pertumbuhan subsidi BBM & LPG lantas menjadi yang terbesar dibandingkan pos belanja pemerintah lainnya. Realisasi subsidi BBM& LPG bahkan sudah mencapai 115,9% dari target APBN. Artinya, kuota subsidi untuk solar dan LPG di tahun ini sudah jebol.

Kenaikan harga minyak dunia ditambah pelemahan rupiah, nampaknya berkontribusi bengkaknya subsidi BBM & LPG. Harga minyak jenis brent naik nyaris 24% di sepanjang tahun ini, hingga akhir September 2018, bahkan melebihi level US$ 80/barel. Pemerintah sendiri sudah sepakat menaikkan alokasi subsidi solar yang semula ditetapkan Rp 500 per liter menjadi Rp 2.000 per liter.

“Subsidi BBM dan LPG melunasi tunggakan Rp 12 triliun. Ini sedikit melampauai sedikit dari pagunya. Kami tambahkan pencapaian ini akan semakin tinggi karena ktia tahu ada penyesuaian subsidi (solar) dari Rp 500 menjadi Rp 2.000,” ujar Sri Mulyani.

Ketiga, belanja pegawai juga naik cukup pesat sebesar 11,4% YoY ke angka Rp 263,9 triliun. Hal ini nampaknya tidak lepas dari kebijakan THR dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pemerintah pada pertengahan tahun ini.

Keempat, di sisi lain ada 3 pos belanja yang mengalami perlambatan, yakni subsidi non-energi (-9,8% YoY), belanja hibah (-96,9% YoY),  dan belanja modal (-0,8% YoY).

Perlambatan belanja modal pemerintah menjadi menarik, karena nampaknya hal ini berhubungan dengan kebijakan Jokowi untuk menahan laju pembangunan infrastruktur demi menyelamatkan rupiah dan defisit  transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

Padahal, peningkatan belanja modal pemerintah akan mendorong naik komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di dalam PDB. Sehatnya pertumbuhan PMTB akan menjadi sinyal yang baik bagi ekonomi secara jangka panjang.

Selain itu, belanja modal juga akan meningkatkan kapasitas produksi negara melalui pembangunan. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan, bandara, dan stasiun akan meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan kapasitas arus orang, barang, dan jasa.

Oleh karena itu, belanja modal sejatinya menjadi pos belanja yang paling produktif dibandingkan pos anggaran lainnya. Perannya amat krusial dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sayang, nampaknya pos ini akhirnya dikorbankan demi menyelamatkan CAD dan rupiah.

Realisasi belanja modal hingga akhir Agustus sendiri mencapai Rp 89,9 triliun, atau baru sebesar 44,1% dari target APBN 2018. Realisasi itu menjadi yang paling kecil di antara belanja pegawai (72,2% APBN) dan belanja barang (57,1% APBN).

TIM RISET CNBC INDONESIA

(RHG/dru)

sigabah.com | cnbcindonesia.com