Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero). Ia didapuk menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Angkasa Pura I sejak 25 Oktober 2015.

Pengangkatan Ngabalin tak berselang lama usai dirinya diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, pada akhir Mei lalu.

Artinya, belum genap dua bulan, Ngabalin sudah memiliki dua jabatan, sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan tenaga ahli di lingkar istana. Dua jabatan yang digenggam Ngabalin itu dinilai sebagai ‘hadiah’ dari Presiden Joko Widodo.

“Mungkin itu tadi bagian dari pada hadiah dari Jokowi bagi Ngabalin,” ujar Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/7).

Bukan tanpa alasan, kata Ujang, bila Ngabalin mendapat jabatan komisaris di perusahaan plat merah. Menurut Ujang, sepak terjang Ngabalin dalam dua bulan terakhir cukup membantu pemerintah, khususnya Jokowi dalam melawan balik komentar miring dari kubu oposisi.

Ali Ngabalin mundur dari kepengurusan Golkar demi mempertahankan jabatan komisaris. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)

Ngabalin langsung membalas komentar-komentar tendensius lawan politik Jokowi, seperti yang kerap dilancarkan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, hingga kelompok alumni 212.

Salah satu komentar nyaring Ngabalin yakni saat menanggapi pernyataan Amien, melalui akun @amienraisofficial, yang mengajak warganet mendoakan tokoh berpindah posisi kembali ke jalan yang sesuai hidayah Allah.

Mantan Ketua MPR ini mengajak warganet tak ikut-ikutan berpindah pendirian di masa mendatang. Dalam video berdurasi satu menit itu, Amien memang tidak menyebut nama tokoh yang dinilai keluar dari jalan yang sesuai dengan hidayah Allah.

Ngabalin merespon dengan meminta Amien beristigfar atau memohon ampun kepada Allah, karena mengomentari perpindahan dukungan politik tokoh belakangan ini. Ia menilai pernyataan Amien juga tak menggunakan kota kasa yang baik sebagai seorang tokoh senior.

Sikap Ngabalin itu, kata Ujang yang kemudian dianggap telah berhasil menjadi ‘benteng’ Jokowi dalam menghadapi lawan politiknya. Menurut Ujang, pengangkatan Ngabalin menjadi komisaris tak terlepas dari hal itu, terutama demi kepentingan Pilpres 2019.

Menurut dia, pemerintah ingin ‘mengunci’ Ngabalin agar tetap berada di lingkar kekuasaan sampai pesta demokrasi lima tahunan merebut kursi RI 1 selesai.

“Memang Ngabalin direkrut Istana untuk mengamankan Istana. Untuk melawan balik isu-isu yang menyerang pemerintah dan Jokowi,” tuturnya.

Kompetensi Ngabalin Dipertanyakan

Meski demikian, menurut Ujang, sekalipun Ngabalin berhasil membantu melawan kritik dari oposan, pemerintah tak bisa begitu saja mengangkat Ngabalin sebagai komisaris perusahaan plat merah yang fokus pada bidang penerbangan.

Ujang mengatakan seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk duduk sebagai anggota dewan komisaris perusahaan milik negara.

“Terlepas dari seorang Ngabalin ada di garis terdepan mendukung dan membantu melawan musuh-musuh Jokowi, itu politik. Tapi kan ada tata kelola pemerintahan yang harus dijalankan,” kata dia.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyatakan pola pengangkatan tim sukses atau relawan pendukung sebagai komisaris sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sebelumnya.

“Persoalannya kalau tata kelola pemerintahannya kaya ini terus, ya bangsa ini enggak ada perbaikannya,” kata dia.

Jauh sebelum Ngabalin, Jokowi telah mengangkat para tim sukses maupun relawan menjadi komisaris. Sebut saja, Fadjroel Rachman yang diangkat menjadi Komisaris Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Adrinof Chaniago yang menjadi Komisaris Utama BRI, Iman Sugema sebagai Komisaris BTN.

Kemudian anak HM Hendropriyono, Diaz Hendropriyono menjadi Komisaris Telkomsel, Paiman Rahardjo menjadi Komisaris Perusahaan Gas Negara (PGN), hingga pakar hukum tata negara Refly Harun menjadi Komisaris Utama PT Jasa Marga.

Jauh sebelum Ngabalin, Jokowi disebut sudah bagi-bagi jatah komisaris BUMN untuk para relawannya. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).

Menurut Ujang, memberikan jabatan komisaris kepada para tim sukses maupun relawan masih bakal terus berlanjut, lantaran tak ada aturan yang melarangnya sampai saat ini. Pemberian kursi empuk di perusahaan plat merah itu seperti tak bisa dihindari.

“Ketika Undang-Undang tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengatur, itu akan terus terjadi,” kata dia.

Hadiah Permen dan Gaji Ganda untuk Ngabalin

Sementara itu, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan posisi komisaris AP I diberikan agar Ngabalin semakin ‘semangat’ membela Jokowi. Andre pun tak lupa mengucapkan selamat kepada Ngabalin yang memiliki dua jabatan sekaligus.

“Ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi mengangkat bang Ngabalin supaya bang Ngabalin tambah semangat. Karena kan dapet gaji baru nih. Ada gaji tenaga ahli KSP, ada gaji komisaris (PT Angkasa Pura I),” kata Andre kepada CNNIndonesia.com.

Bila melihat Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Deputi, dan Tenaga Profesional pada Kantor Staf Presiden, gaji Ngabalin selaku Tenaga Ahli Utama sebesar Rp36,5 juta per bulan.

Sementara selaku Komisaris PT AP I, satu bulannya bekas politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu menerima sebesar Rp56,7 juta. Total Rp93,2 juta dikantongi Ngabalin tiap bulan.

Andre melihat, jabatan Komisaris PT AP I tak lebih dari sekadar hadiah permen dari Jokowi untuk Ngabalin.

“Ini permen dari Pak Jokowi supaya bang Ngabalin semangat,” ujar Andre.

Oleh karena itu, Andre menyebut posisi komisaris PT AP I akan menjadi penambah semangat Ngabalin dalam membela Jokowi. Sampai-sampai, kata Andre posisi Ngabalin di lingkar Istana dapat menggeser Johan Budi SP yang merupakan juru bicara kepresidenan.

“Lihat saja bang ngabalin belain Jokowi mati-matian sampe Johan Budi enggak pernah bunyi lagi. Malah nyaleg,” ujarnya.

Andre mengaku sudah tak heran dengan langkah Jokowi membagikan kursi kepada para tim sukses maupun relawan pengusungnya. Menurut dia, langkah itu sudah menjadi rahasia umum bagi pemerintah.

“Sudah rahasia umum relawan yang menjadi Komisaris BUMN. Menteri aja ada orang parpol, ketua umum parpol juga ada,” kata dia.

Ngablin kini telah mundur dari kepengurusan Golkar dan batal maju caleg dari partai beringin. Dia melepas jabatan di kepengurusan DPP Golkar untuk lebih fokus mengemban jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero).

Dia menepis semua anggapan yang menganggapnya telah mendapat ‘hadiah istimewa’ dari Jokowi atas jabatan komisaris yang dia emban.

“Itu istilah yang datang dari manusia-manusia yang syirik. Manusia manusia yang intelektual knowledge nya terganggu,” kata Ngabalin di sela acara Workshop Nasional Partai Golkar di Hotel Redtop, Jumat (20/7).

sigabah.com | cnnindonesia.com